Untold Story Of Indonesia

3

Dari Mayor Ogi itu saya mendapat pelajaran, bagaimana caranya di negara asing dapat mempengaruhi komandan musuh sedemikian rupa, sampai bisa menyerah, tanpa melalui pertempuran. Saya sebagai pembantu Rokugawa. Saya satu-satunya orang Indonesia di situ. Semua Jepang.

Kami berdua sama-sama melapor pada komandan tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara di Singapura itu. Di situlah saya pertama kali diperkenalkan dengan Fujiwara Kikan (Badan rahasia Jepang untuk Asia Tenggara). Semuanya serba rahasia.

Mayor Ogi bercerita pada saya, bagaimana dia masuk ke Vietnam sampai komandan tentara Prancis di Vietnam itu menyerah. Ogi, tentu saja melalui agen-agennya bisa masuk sampai ketemu dengan Panglima Prancis itu. Tentu saja mereka kaget. Di situ Ogi cerita supaya tentara Prancis menyerah saja, daripada celaka. Akhirnya Vietnam menyerah pada Jepang.

Dari Singapura, saya naik kereta api ke Kuala Lumpur. Di situ banyak sekali tentara Jepang yang mau dikirim ke Birma. Gerakan Bawah Tanah di Burma juga kuat melawan Jepang. Di Kuala Lumpur, Malaysia, gerakan bawah tanah Cina juga kuat.

Sambil berjalan di Kuala Lumpur itulah, Rokugawa mengajar saya dalam intelijen. Misalnya, bagaimana caranya mengetahui jumlah penduduk dalam satu kota. Lalu bagaimana mengetahui rakyat itu anti atau pro dengan Jepang. Setiap sore saya kembali dan melapor pada Rokugawa. Olehnya, saya dilatih baik teori dan praktek intelijen.

Baik di Singapura, Kuala Lumpur. dan Malaka (sekarang Penang), saya disuruh meneliti keadaan masyarakatnya, jumlahnya, intelektual masyarakat. Itu ada kunci-kuncinya. Ada rumus-rumusnya. Saya diajari gerak intelijen di lapangan dari segi informasi. Misalnya, sebagai orang asing, kita mengetahui kira-kira jumlah penduduk tanpa melalui kantor statistik. Saya bisa tahu.

Di Kuala Lumpur itu, saya mendapat tambahan ilmu tuntunan intelijen di masyarakat dari Rokugawa, maupun pengalaman orientasi intehJen kenegaraan di Vietnam yang diberikan oleh Mayor Ogi di Singapura. Saya masuk ke kampung-kampung. Ketemu guru, tanya.

Jadi, misalnya, untuk mengetahui jumlah penduduk suatu kota, kita lihat saja berapa sekolahnya. Saya tanya gurunya, berapa muridnya, umurnya berapa. Dari sini bisa dipersentasi, kira-kira berapa penduduk kota tersebut. Saya juga naik becak, tanya bagaimana pandangan masyarakat terhadap Jepang atau Cina. Susahkah kehidupan mereka. Pelajaran itu dalam bahasa Jepang disebut Ippan Joho - pemberitaan intelijen umum.

Awal Pembentukan Intelijen

Setelah Jepang menyerah, saya ditahan pergi oleh A.K.Gani supaya bertahan di Palembang saja. Saya bilang pada A.K. Gani, pusat pergerakan itu di Jawa, dan temanteman saya banyak di sana. Dia tidak setuju. Tapi saya tidak ambil perhatian. Saya tetap ke Jawa.

Saya lalu ke Jakarta, bertemu dengan Kemal dan Daan Mogot. Juga jumpa dengan pihak-pihak Jepang yang saya kenal, Yanagawa, Yamazaki. Di situlah saya mempersiapkan untuk membentuk suatu Intelijen Awal. Saya anggap, setiap gerakan apa pun, intelijen itu penting, harus ada.

Istilahnya waktu itu, mudah sekali, kita sebut Badan Istimewa. Di mana mesti tempelannya? Waktu itu dibentuk BKR Pusat yang dipimpin oleh Kafrawi, bekas daidancho dan pembantunya, Arifin, bekas shodancho. Saya bertemu dengan keduanya, kebetulan saya kenal. Waktu itu, BKR (Badan Keselamatan Rakyat) masih di bawah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang diketuai Kasman Singodimedja dengan wakilnya Latuharhary.

Saya merekrut kebanyakan dari gyugun. Markasnya waktu itu masih di gedung juang Jalan Pejambon. Di samping itu, juga ada di Lapangan Banteng, tempat bekas Mahkamah Agung, bersama-sama BKR Pusat. Pembentukan pertama kali, termasuk almarhum Sunarjo, Djatikusumo sempat ikut sebentar, Juwahir dari Semarang, ya ada kira-kira 40 orang dari bekas perwira gyugun dari seluruh Jawa.

Saya tidak ingat tanggal pembentukannya. Yang jelas, kira-kira sesudah 17 Agustus 1945, sebelum 5 Oktober 1945. Lalu saya didik sekitar seminggu untuk aplikasi intelijen, terutama untuk informasi, sabotase, dan psywar. Bukan aplikasi teori. Mereka saya rekrutmelalui alamat yang saya tahu, lalu dipanggil melalui BKR. Tempat latihannya di Pasar Ikan, asrama pelayaran yang saya pinjam melalui almarhum Untoro Kusmarjo dan Suryadi.

Dari situlah kemudian dibentuk organisasi yang bercabang-cabang. Cabang di seluruh residensi, di seluruh Jawa. Pemimpinnya adalah yang ikut latihan itu. Mereka harus berhubungan baik dengan BKR setempat serta organisasi perjuangan setempat. Arahnya waktu itu, selain untuk mengumpulkan informasi dari pihak musuh dan dari luar, juga mengadakan psywar.

Sementara saya terus membentuk sel-sel, saya juga membentuk pendidikan intelijen, tak lama kemudian Amir Sjarifuddin pindah ke Yogya dan Moestopo tidak lagi jadi menteri pertahanan, dia kembali ke Yogya.

Karena PMC itu ruangnya dianggap terlalu sempit, lalu diprakarsai oleh Moestopo, mula-mula, saya menghadap Presiden Sukarno, bertemu dengan Amir Sjarifuddin, Pak Dirman yang sudah terpilih sebagai panglima besar, lalu dibentuklah badan Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani).

Bagian dari Brani, dibentuk FP (Field Preperation). Saya ketuanya. Sebelumnya, PMC dibubarkan. Itu, kalau tak salah, sekitar April 1946. Yang bertugas di lapangan adalah FP, yang dibentuk di daerah-daerah.

Sewaktu masih PMC, tugas utama selain menghadapi musuh juga mengembangkan arti Republik Indonesia. Lalu kita kirim ekspedisi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, pada akhir tahun 1945.

Kahar Muzakkar sendiri dulu datang pada saya untuk mengembangkan pasukan di daerah, di seberang. Lalu saya tanya, orangnya dari mana. Dia bilang, diambil dari Nusakambangan. Kemudian, penjahat berat itu, termasuk yang dari Sulawesi Selatan, orang Bugis maupun dari Timor, direkrut.

Ada ratusan orang yang dia bawa. Lalu mereka dibawa ke Pingit, di barat Yogya, untuk dilatih beberapa bulan. Sementara itu, oleh Bung Amir dibentuk Biro Perjuangan. Kahar Muzakar beralih ke Biro Perjuangan. Sungguhpun saya tidak begitu setuju, saya anggap Biro Perjuangan seperti di Surabaya itu tidak akan terkendali dengan baik. Tapi karena Kahar Muzakkar menghendaki, ya saya iyakan.

Memang, kami juga menyelundupkan senjata dari Singapura, tapi sedikit. Itu dilakukan oleh organisasi kami di Sumatera yang ada di Kuala Enoh atau Kuala Tungkal. Penyelundupan itu untuk membantu operasi.di Kalimantan yang di bawah pimpinan Mulyono. Termasuk di dalamnya Cilik Riwut.

Jadi, boleh dikatakan, organ intelijenlah yang pertama mengembangkan secara riil beroperasi ke seluruh Indonesia. Ada juga yang tertangkap. Saya juga mengirimkan dua kapal ke Maluku dari Tegal. Satu kapal tertangkap, satu lolos. Pimpinannya Ibrahim Saleh, yang panggilannya Bram, yang kemudian ikut dengan saya. Keponakan Latuharhary juga ikut.

Sedangkan Bambang Sunarjo (kini masih bekerja di majalah TEMPO - Red.) juga ikut operasi intelijen semacam itu. Bambang Sunarjo dikirim ke Bali, bersama Yasin. Kelompok mereka tidak tertangkap. Kalau yang ke Maluku itu sebagian memang tertangkap. Sedangkan yang ke Sulawesi, dipimpin Warsito, tidak tertangkap.

Kelompok Warsito, di dalamnya termasuk Wolter Mongisidi, ikut orang saya. Maksud saya mengirimkan orang-orang ke seluruh Indonesia itu memang untuk membangkitkan pemberontakan terhadap kolonial. Dan itu tidak diharapkan untuk menang.

Intelijen itu dasarnya, kesatu, dia harus obyektif, kedua. harus pandai menilai suatu benta, untuk mencari obyektivitas, ketiga, harus memberitakan apa adanya. Tidak boleh disimpan. Tapi jangan lupa dengan nilai.

Sesudah itu, kita harus security minded, dan intelijen itu harus tanpa pamrih. Total abdi mutlak. TNI masih bisa dapat bintang, naik pangkat, kalau mati masih bisa dimakamkan di makam pahlawan. Kalau intelijen, tidak boleh begitu. Dia harus betul-betul mengabdi, semata-mata untuk negara dan orang banyak.

Waktu di FP atau Brani, saya kebanyakan menggunakan pelajar. Selain itu, juga bekas dari Seinen Dojo atau Yugekki. Yugekki ini suatu kumpulan gerilya di Salatiga. Jadi, semacam pasukan gerilya, tapi lebih bersifat politis. Termasuk di dalamnya Bambang Supeno di Malang, Kusno Wibowo. Jadi, seperti Dirgo, Sakri, Suprapto bekas gubernur, Tjokropranolo, itu bekas Yugekki. Mereka banyak ikut dengan saya.

4

Mereka direkrut tanpa klasifikasi. Hanya dilihat sekolahnya, lalu dilatih. Semuanya pada awalnya dididik di Pingit. Semua. Pada waktu itu, kita bisa membentuknya di seluruh Jawa ini sedemikian rupa seperti jaringan laba-laba. Ya, semacam pembelahan sel. Jadi, semua gerakan kita ketahui.

Makanya, PKI tidak senang pada saya. Sebab itu, diakali untuk dibubarkan, ataupun saya ditempatkan di bawah. Waktu pembentukan Kementerian Pertahanan Bagian V (KP V), saya di bawah. Kepalanya Abdulrahman.

Karena mereka tidak bisa menguasai saya, FP dan Brani dibubarkan. Sementara itu, Bung Amir sudah punya alat sendiri, yakni Badan Pertahanan B, di bawah pimpinan. kalau tak salah, Sukardiman bekas komisaris polisi. Dalam rangka konsolidasi politik Bung Amir, Badan Pertahanan B ini dibubarkan, Brani juga dibubarkan, kemudian dijadikan satu.

Langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Waktu itu Bagian V (KP V), jadi langsung di bawah Amir Sjarifuddin, sebagai menteri pertahanan. Saya jadi wakil Abdulrahman. Di situ ikut orang-orang PKI, seperti Fatkur, Tjugito. Jadi, saya mengalami beberapa kali pembubaran. Ada yang karena kebutuhan organisasi, tapi ada juga karena politis, karena orang tidak bisa menguasai saya.

Sewaktu FP dan Brani, itu memang langsung di bawah Bung Karno, lalu saya dipisahkan dari Bung Karno, oleh Amir Sjarifuddin. Memang, pada saat itu, saya salah satu pejabat yang bisa langsung melapor pada Bung Karno di kamar tidurnya.

Jadi, karena itulah saya dicegah ketemu dengan dia. Selain secara organisasi saya tidak ada hubungan dengan Bung Karno lagi, saya selalu dicegah ke istana. Saya tidak bisa semudah dulu lagi. Karena ada Sugandhi. Gandhi MKGR itu. Dia itu aliran kiri, dari kelompok sosial Mahameru. Sugandhi jadi ajudan II Bung Karno. Ajudan I Moerahardjo.

Pokoknya, di antara dua orang itu. Pak Moerahardjo, itu saya yang memasukkan. Karena itu, Gandhi tak menyokong saya kalau mau ketemu Bung Karno. Gandhi tak menentang saya, tapi ada bawaan-bawaan lain. Jadi, Brani dibubarkan dijadikan KP V yang di bawah Amir Sjarifuddin. Kepalanya Abdulrahman, dia orang komunis, bekas angkatan laut, dari Australia. Sebagai wakil, saya memegang bagian eksekutif.

Pada saya diperbantukan Fatkur dan ada lagi orang tua. tapi saya lupa namanya, dia komunis. Di situ saya tahu praktek-praktek PKI. Bagaimana cara PKI menghantam lawan politiknya, dengan tidak memakai kekuatan sendiri. Pinjam kekuatan lain untuk menghantam lawannya.

Kalau mau dibilang, laporan tentang Sukiman - Masyumi toh lawannya - bertubi-tubi kepada saya. Tapi saya cek, tidak betul. Itu terus-menerus, tidak habis-habisnya buat laporan, sungguhpun laporannya tidak betul. Itulah cara PKI.

Akibat Renville, Bung Amir tidak jadi perdana menteri. Kabinet jatuh pada Bung Hatta. Lalu ada Re-Ra dan ada Undang-Undang Pertahanan. Maka, bubarlah KP V itu. Dibentuk SUAD-I. Saya ditunjuk jadi kepalanya, merangkap sebagai kepala MBKD-I.

Di situlah saya ketemu dengan Nasution yang sebagai Panglima PTTD (Panglima Tentara Teritorium Djawa). Waktu itu, Kepala Staf Angkatan Darat dipegang Djatikusumo. Waktu Re-Ra itu, semua diturunkan pangkatnya satu tingkat. Saya jadi letnan kolonel.

Selesai Agresi II, MBKD-I dipindahkan ke Kementerian Pertahanan. Menjadi intelijen Kementerian Pertahanan. Sifatnya agak tertutup. Kalau ke luar, kami memakai nama Biro Redaksi. Kalau ke dalam, namanya IKP (Intelijen Kementerian Pertahanan), di bawah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan kepala stafnya Simatupang. Markasnya ya di Jalan Merdeka Barat itu. Itu tahun 1950. Hingga sampai timbul Peristiwa 17 Oktober 1952.

Yoga Sugama sendiri mula pertama ikut dengan saya sejak Re-Ra pertama di Yogya di KP V, lalu di SUAD I. Sedang Sutopo Yuwono, sebelum itu, sudah ikut saya sejak PMC. Kalau Aswismarmo, ikut saya sama-sama dengan Sutopo Yuwono.

Sampai tanun 1950-an pendidikan masih bersifat aplikasi intelijen, untuk lapangan. Sesudah itu baru diadakan pendidikan tersendiri, semacam advanced course bagi tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman, termasuk Karno Hadiwibowo. Pendidikannya di Kaliurang, Yogya.

Jadi, bagi yang sudah berpengalaman dan punya jabatan di intelijen, itu dididik di Kaliurang, berganti-ganti, liching per lichting. Sesudah itu ada lanjutannya, berupa pendidikan kader khusus. Yakni kader intelijen yang utuh. Itu tidak banyak, ada sekitar 12 orang.

Pendidikan itu tidak memakai tenaga dari luar negen. Saya memperdalam intelijen sendiri. Dengan adanya badan pendidikan itu, saya punya kesempatan mempelajan bermacam-macam buku. Malah saya mempersiapkan intelijen itu sebagai ilmu tersendiri. Tapi tak sampai demikian, lalu bubar setelah peristiwa 17 Oktober 1952 itu.

Waktu mau dibubarkan itu, saya mendatangi Simatupang. "Semua boleh bubar, asal pendidikan ini jangan," kata saya. Tapi dibubarkan juga. Ya, sejak itu saya tidak aktif lagi di intelijen. Setelah jadi buron, lalu jadi Wa-KSAD itu. Intelijen lalu dipegang orang lain.

http://mbm2.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/07/29/MEM/mbm.19890729.MEM23234.id.html

Golongan Yahudi di Eropa banyak yang jadi korban kekejaman Nazi Jerman. Bagaimana dengan di Indonesia, apakah juga ada kaum Yahudi pada zaman Perang Dunia II? Theo Kamsma, pada thesis doktoralnya di Vrije Universiteit menuturkan kepada Jean van de Kok dari Radio Nederland Wereldomroep.

Menurut Theo, memang ada kaum Yahudi di Indonesia. Namun sama seperti kelompok etnis lain, keberadaannya tidak selalu jelas atau terang-terangan.

Sebelum PD II

Theo menjelaskan, jika menilik dari informasi soal kehidupan kaum Yahudi di Indonesia, yang paling ramai memang sejak pertengahan tahun 20-an hingga pendudukan Jepang. Kaum Yahudi ini tinggalnya menyebar.

Jika diteliti di kota-kota besar propinsi, pasti ada kelompok-kelompok kecil yang saling kontak satu sama lain lewat majalah atau semacamnya. Contohnya di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Menado dan Medan.

Tapi bukan berarti di kawasan tersebut ada sinagoga besar atau kelompok besar, pertemuan dilakukan antarkeluarga, di rumah-rumah mereka. Hanya di Surabaya ada sinagoga, jadi Yahudi di sana lebih kentara kehadirannya.

Yahudi Baghdad

Secara umum kaum Yahudi sering diklasifikasikan sebagai Yahudi barat, yaitu mereka yang berkulit putih, dan Yahudi timur, yang juga sering disebut sebagai Yahudi Baghdad.

Jadi latar belakangnya, Yahudi Baghdad yang berasal dari Irak beremigrasi ke Asia selatan seperti ke Bombay, Kalkutta, tapi juga ke Singapura dan Surabaya. Salah satu alasannya adalah perdagangan India dengan Cina. Karena kelompok Yahudi yang saling berhubungan, mereka juga jadi punya hubungan dagang dengan India dan Cina.

Masa Pendudukan Jepang
Di masa pendudukan Jepang, klasifikasi Yahudi memang tidak jelas. Untuk kaum Yahudi Barat, klasifikasinya jelas Belanda.

Sementara Yahudi Baghdad awalnya sering dilihat sebagai bangsa oriental atau Arab. Setelah invansi Hitler, baru jelas, karena Jepang, sebagai penguasa Indonesia masa itu, juga mendapat instruksi bagaimana mengidentifikasi seorang Yahudi, dan dengan adanya ini, kaum Yahudi Baghdad ini juga ditangkap dan ditahan terpisah.

Setelah Kemerdekaan

Lalu apa yang terjadi dengan kaum Yahudi setelah kemerdekaan Indonesia? Menurut Theo, tidak semuanya hengkang, walaupun memang banyak juga yang setelah PD II pergi ke ke Amerika, Singapura, ke Israel tentu saja, ada sebuah aksi yang menampung mereka di sana. Mengenai Yahudi Baghdadnya sendiri, ada semacam konsentrasi besar di San Fransisco, Los Angeles.

Setelah reformasi, kehidupan Yahudi berkembang lagi di Menado. Yang menarik, ada juga ada grup Yahudi Kristen, agak kontroversial memang kata Theo. Kalau menilik grup mesianistis, mereka memang punya hubungan dengan Yahudi sangat kuat, tapi juga mempercayai ajaran Kristen, padahal Yahudi terkenal menolak Kristus.

Berdasarkan penilitian Theo, mereka ini kelompok yang mencoba menemukan akar mereka. Dengan menggunakan identitas Yahudi Belanda mereka mencoba menemukan akarnya. Mereka ingin mendalami, apakah mereka memang benar Yahudi dan bisa dikategorikan sebagai orang Yahudi.

Jadi di kalangan mereka sendiri ada dua kecenderungan kuat. Yaitu ketidaktahuan soal Yahudi, dan juga ada keinginan untuk diterima. Memang di Menado ada sebuah sinagoga yang dipimpin seorang pemuda yang keluarganya punya akar yahudi.

Jadi dia ini termasuk yang sudah menemukan kembali identitasnya, dan mencoba membantu keluarga lain dengan akar Yahudi, untuk menemukan kembali identitasnya.

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/05/05/114469-menelisik-kehidupan-kaum-yahudi-di-indonesia

Simbol Konspirasi Rahasia di Album Dhani Dewa 19

Apakah benar Ahmad Dhani keturunan Yahudi??
Mengapa dalam album – album grup musik Dewa 19 banyak simbol aneh??
Apa yang sebenarnya terkandung dalam lirik2 lagu Dewa 19??

Sebenarnya saya (penulis) tidak terlalu ambil pusing dengan pertanyaan2 diatas, tetapi setelah mencermati buku berjudul “Fakta & Data Yahudi di Indonesia” karangan Ridwan Saidi & Rizki Ridyasmara (Februari 2006) dan buku “Talmud, Kitab Hitam Yahudi Yang menggemparkan“ karangan M.A Syarkawi (cetakan edisi Indonesia, 2005).

Saya merasa mempunyai beban moral untuk menyebarluaskan informasi ini kepada public, karena melihat sepertinya hanya kalangan tertentu di Indonesia yang paham tentang bahaya Yahudi.Dengan tulisan ini , saya berharap lebih banyak pihak yang concern.

Sebelum membahas tentang group musik Dewa, saya akan memberikan kutipan yang saya ambil dari buku (Talmud,……) diatas:

PERTAMA

Bangsa Lain Selain Yahudi adalah Bagaikan Binatang Dalam Kitab Talmud Yerusalem halaman 94 disebutkan: “Air mani yang darinya tercipta bangsa-bangsa lain yang berada diluar agama yahudi adalah air mani kuda” Dalam Midrash Talpioth (Vol 225d) dijelaskan bahwa kaum non Yahudi adalah hanya berbeda bentuk dengan binatang.

Kitab Zohar (I,131a) …sejak adanya mereka, maka dari itu, semua manusia non Yahudi mengotori alam, karena roh mereka lahir dari bagian yang najis. Sanhendrin (74b) Tosepoth berbunyi: Hubungan seksual orang Goim (orang non Yahudi) adalah seperti hubungan seksual binatang.

Talmud, Kitab 6 Bab 8 butir ke 9: Sesungguhnya Talmud mewajibkan atas setiap orang yahudi untuk melaknat orang Kristen tiga kali dalam sehari, dan berdoa agar membasmi dan menghancurkan raja-raja serta para pemimpin mereka. Juga diwajibkan kepada orang Yahudi untuk merampas harta mereka dengan cara apapun.

Strategi penyebarluasan simbol Yahudi di masyarakat kita ternyata sudah dalam tahap yang memprihatinkan. Simbol Yahudi tanpa sadar telah di gunakan pada aksesories, kaos, cover kaset dll.

Kita sudah mengetahui bahwa sebuah simbol / gambar bisa berarti lebih dari seribu kata kata. Ternyata, salah satu grup musik papan atas di Indonesia yaitu DEWA telah secara konsisten menyebarkan simbol Yahudi dari mulai album pertama mereka DEWA 19 (1992), TERBAIK–TERBAIK (1995), THE BEST OF DEWA 19 (1999), BINTANG LIMA (2000), CINTAILAH CINTA (2002), ATAS NAMA CINTA I & II ( 2004), dan LASKAR CINTA (2004)

Simbol Yahudi dengan cerdik diletakkan dengan berbagai cara dan hanya bisa dilihat dengan cara cara tertentu. Ada yang dibuat terbalik, disamarkan, diputar dan hanya bisa dibaca didepan cermin.

KEDUA

Bangsa Yahudi mempunyai rencana besar untuk menguasai seluruh umat manusia dimuka bumi, kemudian membuat mereka bertindak secara sadar atau tidak sadar menjadi pelayan Yahudi yang derajatnya dianggap sama dengan binatang.

KETIGA

Banyak strategi yang dilancarkan oleh kaum Yahudi yang berkedok Kemanusiaan, Dialog Lintas Agama, Hak Asasi Manusia, Bea Siswa, Penyebar luasan simbol Yahudi dll,yang semuanya merupakan tak-tik belaka untuk meraih tujuan akhir mereka.

Apakah benar Ahmad Dhani keturunan Yahudi??,

Sebelum membahas lebih jauh tentang simbol, kita perlu ketahui siapa sebenarnya Ahmad Dhani Manaf, sang komadan grup musik ini. Dalam Album Laskar Cinta, Dhani menulis sebagai berikut : DHANI THANKS TO : JAN PIETER FREDERICH KOHLER ( THANKS FOR THE GEN ) …, Siapakah JAN PIETER FREDERICH KOHLER??





Merunut silsilah keluarga, pemilik nama tersebut ternyata ayah dari ibu kandung Ahmad Dhani, alias kakeknya. Ibunya sendiri bernama Joyce Theresia Pamela Kohler. Jan Pieter Frederich Kohler adalah orang Yahudi Jerman. Secara jujur Dhani berterima kasih atas gen Yahudi yang ia terima dari sang kakek. (THANKS FOR THE GEN). Bisa jadi karena kebanggaannya mewarisi gen dari opa-nya.

Mengapa dalam album – album grup musik Dewa 19 banyak simbol aneh??



Dhani sering tampil dipanggung dengan memakai kalung Bintang David (simbol Zionis-Israel).

Pada cover album pertama DEWA 19, terdapat gambar Piramida Tak Sempurna (Unfinished Pyramid). Piramida tersebut terpancung dibagian ujungnya. Lambang tersebut sudah dikenal luas sebagai salah satu lambang Yahudi ,lambang gerakan Masonis – salah satu organisasi Yahudi, dan juga lambang tsb pada uang 1 dollar Amerika. Dan untuk diingat, dalam mitologi Judaisme angka “19” dikenal sebagai “Dark Star” (Bintang Kegelapan).

Jika dicermati dengan seksama, cobalah untuk memperbesar gambar puncak pyramid yang ditutupi kabut (misalnya dengan program Windows Picture & Fax Viewer, puncak piramid itu di zoom-in (+) beberapa kali), maka terlihat dipuncak piramid itu-walau agak samar, ada sesuatu yang tidak lancip, malah berwarna gelap yang cenderung berbentuk bulat yang bisa jadi merupakan bola, lingkaran, atau juga bisa sebuah mata

2



Dalam album “TERBAIK TERBAIK”, Pertama, secara jelas dimuat simbol Dewa Ra (Dewa matahari dalam mitologi Mesir Kuno). Dalam agama Yahudi (Judaisme) Dewa Ra diklaim sebagi salah satu Tuhan mereka. Pada Sinagog (rumah ibadah Yahudi) lambang ini lazim di pajang.



Kedua, terdapat pula lembaran satu Protocol Of Zions (Ayat-ayat Iblis) dalam bahasa Ibrani. Untuk menyamarkan, Protocol of Zions dalam cover album ini diletakkan secara terbalik horizontal. Yang sisi kiri dipindah kekanan dan sebaliknya. Untuk membacanya hadapkan dulu ke depan cermin



Ketiga, terdapat foto empat personil Dewa tengah berdiri dibawah gambar lingkaran dengan satu titik di tengahnya (Circle with a dot), gambar ini dikenal sebagai symboll occultism/organ perempuan yang merupakan gerakan pemuja setan dan dianggap juga sebagai penjelmaan simbol mata setan(The Evil Eye),. Berikut ini cuplikan dari.

Bulletin Masonis (organisasi Yahudi): Since the Satanist worships the Sex Act, he must have a symbol of the female organ, to go along with male organ- the Obelisk. And , indeed, Satanist do have a symbol of the female organ – the Circle. And, when a point is added to the middle of the circle, you have the complete sex act, the male being the point and the female being the circle (Point With A Circle” Masonic Short Talk Bulletin, August, 1931, Vol.9,No.8, Reprinted July,1990, p.4)



Bagi anda pengguna Macromedia Fontographer 4.11/9/99. Anda bisa lihat Occult Symbol yang berpola huruf Ibrani, terdapat circle with a dot” Dalam cover Album THE BEST OF DEWA 19 (1999), Pertama, Secara kasat mata ada dua lambang yang dimuat: adalah tulisan tangan italic yang ditumpuk jadi satu sehingga membentuk garis lurus. Satu garis horizontal, satunya lagi vertical, dan saling bersilangan seperti salib miring.

Cover berbentuk horizontal ini baru memiliki arti jika diberdirikan atau diputar 90 derajat kearah kiri (lihat tanda panah biru di sudut\kanan bawah cover tsb, itu bukan sekedar gambar panah tapi suatu instruksi) agar ‘pesan’nya sampai. Dikepala salib terdapat gambar personil Dewa yang jika dicermati membentuk sebuah bulatan. Ini sama dengan symbol okultisme yang terdapat dalam lambang Dewa Horus.





Kedua, Juga dicover depan. Di sudut kiri bawah ada gambar kepala seorang gadis dengan rambut panjang terurai, dikepala si gadis seolah ada pusaran air. Jika diperbesar maka akan terlihat bahwa “pusaran air” dan rambut si gadis itu sesungguhnya adalah mata dari Dewa Horus.



Ketiga, dipermukaan cakram digital (CD) juga berisi symbol okultisme Dewa Horus (juga ada tanda panahnya)

Keempat, dicover yang berisi lirik lagupun, jika di rotasi 90 derajat akan terlihat simbol yang sama. Garis putih yang ada diatasnya hanya sebagai ‘pengelabuan’
, namun intinya adalah garis saling menyilang seperti salib dengan lingkaran di bagian atasnya



Dalam cover Album BINTANG LIMA (2000), Gambar sayap dengan hati di tengah dimuat utuh dengan latar belakang empat personil Dewa. Simbol ini lajim dipakai sebagai salah satu simbol gerakan perkumpulan Teosofie Yahudi. Ritual pengikut Teosofi biasanya mengadakan upacara pemanggilan arwah atau jin.



Dalam cover Album CINTAILAH CINTA (2002), Pertama, Cover depan album ini memuat secara menyolok simbol Eye of Horus. Horus adalah Dewa Burung dalam Mitologi Mesir Kuno yang diklaim sebagai salah satu dewa mereka.



Kedua, Dicover dalam juga ada simbol yang sekilas mirip mata, yang merupakan contekan habis salah satu simbol yang terdapat dalam buku The secrect Language
of Symbol yang disarikan dari kitab Yahudi, Taurat. Simbol ini biasa disebut Femina Geni Vegia atau kelamin perempuan.

Ketiga, Dibagian lain juga ada gambar mata setan. Keempat, Dipiringan disc-nya jika dicermati bergambar kepala burung dengan simbol mata Horus. Yang merupakan salah satu simbol dari gerakan freemasonry.

Dalam cover Album CINTAILAH CINTA I & II (2004), Lambang sayap yang merupakan lambang resmi Dewa dimuat dalam album live ini dengan latar belakang hitam kelam. Seperti hal nya Album Bintang Lima (2000), album ini juga mengunakan sayap simbol Teosofi dengan makna yang sama.



Album : LASKAR CINTA (2004), Inilah album ke tujuh Dewa yang akhirnya menjadi “batu sandungan” dan membuka selubung semua album-album dewa sebelumnya yang sarat dengan kampanye symbol dan lambang Yahudi Tipologi huruf “Laskar Cinta” yang dibalik, ternyata diambil dari huruf Ibrani (huruf yang digunakan dalam Kitab Yahudi)



Gambar siluet wajah Ahmad Dhani pakai peci dengan tulisan berpola Arabic bertuliskan “Ahmad”. Benarkah bertuliskan Ahmad??, mengapa huruf alif-nya ada cabang? Padahal alif itu lurus tidak bercabang. Jelas bukan suatu kekhilafan. Jika gambar itu dibalik 180 derajat , tulisan Arabic yang semula seakan berbunyi “Ahmad” menjadi huruf

Arabic yang terdiri dari konsonan semua dengan huruf: YHWH, alias “YaHWeh, alias Tuhan Tertinggi Yahudi. Believe it or Not??



Apa yang sebenarnya terkandung dalam lirik2 lagu Dewa 19??
Pertama, Lirik kagu “Sweetest Place”adalah sebuah lirik penantian akan ratu adil, penantian akan datangnya sesuatu, yang bisa membuat kehidupan menjadi menyenangkan. Dan yang dinanti adalah:

MATA (I’am welcoming an eye/ Into the darkest one / It tells me not to worry…) Ratu adil itu adalah MATA. Menurut teologi Yahudi (Kabbala), The eye atau Mata merupakan mata Lucifer, Sang Pangeran Penguasa Kegealapan sekaligus Sang Penguasa alam raya.



Kedua, Dalam Album Laskar Cinta , ada sebuah lagu berjudul “SATU”. Syairnya bagaikan kerinduan yang teramat sangat seorang kekasih kepada pujaan hatinya.

Benarkah ??,



Ternyata TIDAK. Syair lagu tersebut merupakan manifestasi dari paham sesat “Wihdatul Wujud” (bersatunya mahluk dengan pencipta). Adapun pada versi CD nya terdapat ucapan terima kasih kepada : Syekh Lemah Abang. Dibawah syair lagu tersebut pada versi kaset terdapat ucapan terima kasih kepada Al Hallaz.

Siapapun yang pernah membaca sejarah Walisanga pasti tahu bahwa Syekh Lemah Abang adalah nama lain dari Syekh Siti Jenar. Jika Syekh Siti Jenar diperintahkan untuk dipenggal kepalanya oleh Walisanga, bagaimana dengan Dewa??, tentu tidak demikian..

TAHUKAH ANDA ?

Kebencian Yahudi terhadap semua bangsa selainnya membuat mereka menganggap bangsa bangsa lain itu tidak pantas menyandang gelar “manusia”. Prioritas utama kebencian orang Yahudi adalah orang Kristen karenanya adanya dendam kesumat antara keduanya yang bersumber dari dasar-dasar kedua agama tersebut.

Namun jika mereka kesulitan mendapatkan darah orang Kristen (untuk ritual mereka) , maka darah orang Islam pun bisa dijadikan gantinya. Orang Yahudi biasa mengajari anak mereka sedari kecil untuk mengucapkan cacian jika melewati gereja, Yaitu: “sakis nadanisid bayadan nadi binikhi sharabrim ila yim“ artinya: “jadilah ini daerah haram tempat kotor untuk dua kotoran, dan tempat keji bagi orang–orang keji dan najis”.

Tulisan diatas bukan dibuat atas dasar kebencian atau kedengkian atau bermaksud mengadu domba. Melainkan atas dasar fakta......(HWADI)

DIA jauh dari sosok agen rahasia dalam film spy Amerika yang kerap kita tonton. Robert Marshall Read tidaklah gagah. Usianya 56 tahun. Badannya ringkih, dan rambutnya putih perak. Hidungnya khas: tinggi berlengkung tajam.

Sudah sepekan lelaki itu meringkuk di sel pojok kanan lantai satu gedung Badan Reserse Kriminal Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tapi dia memang agak istimewa. Selama ditahan, selnya kerap dikunjungi warga asing.

Siapa Marshall? Dua informasi berbeda mencuat tentang lelaki ini. Ada yang bilang dia agen Central Intelligence Agency (CIA) yang bermarkas di Washington DC, Amerika. Sebaliknya, dia disebut-sebut buronan lembaga mata-mata kelas wahid itu.

Tapi mari berpegang pada keterangan resmi Mabes Polri, bahwa Marshall adalah bekas CIA, dan sekaligus buronan lembaga mata-mata itu. Dia dituduh terlibat perdagangan senjata api gelap, dan sejumlah kejahatan lain di Amerika, Inggris, dan Rusia.

Kata polisi, Marshall agen yang licin. CIA memburunya sejak 1974. Mengantongi 50 paspor berbagai negara, dia bisa melanggang ke pelbagai penjuru dunia.

Pada Agustus 2007, dari Johor, Malaysia, dia menyeberang ke Batam. Di Indonesia, petualangannya lebih seru. Dia jatuh cinta dengan Lisna Herawati saat berada di Jakarta. Dia pun menikah dengan gadis 32 tahun itu. Mereka menetap di Cianjur. Lengkap dengan KTP dan paspor setempat.

Enam bulan kemudian, Marshall hendak meninggalkan Indonesia. Bersama Lisna, dia mengurus paspor di Kota Bogor, pada Januari 2008. Tapi, entah salah pada bagian apa, petugas Imigrasi di Bogor curiga. Kepala Imigrasi Bogor meneruskan informasi ini ke Kedutaan Besar Amerika. Lalu kedutaan itu mengutus tiga petugasnya. Di sinilah pertama kali muncul cerita Marshall adalah buronan CIA itu.

Setelah penangkapan itu, tak jelas di mana Marshall berada. Cerita soal dia simpang-siur. Informasi dari petugas Imigrasi saat itu, Marshall segera dideportasi ke Amerika.

Senin 14 Januari 2010. Seorang calo paspor, R. Simbolon, datang ke kantor Imigrasi Bogor di Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor. Simbolon membawa dokumen atas nama Robert Marshall Reid. Tujuannya mengurus paspor. “Dia menempuh prosedur normal,” kata Kepala Imigrasi Bogor, Ahmad Hasaf.

Petugas pun meminta Simbolon membawa Marshall pada Selasa 15 Januari 2010. Lelaki itu tiba pukul 10.30 WIB, bersama istrinya Lisna Herawati. Petugas mewawancarainya kembali. Aneh memang. Petugas imigrasi seperti tak punya data pemeriksaan Marshall dua tahun silam.

Tapi toh tetap ada yang mencurigakan. Marshal mengaku warga Indonesia keturunan Inggris. Namun gagap bicara Indonesia. “Padahal seluruh dokumennya menunjukkan dia Indonesia asli,” kata Ahmad.

Marshall punya kartu tanda penduduk bernomor 09.5005020352.0248 yang diteken Lurah Cempaka Putih Timur, Rugan M. Faisal. Di dalam KTP itu tertulis Robert beragama Islam, lahir di Jakarta, dan beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XV/6 RT 01/08, Jakarta Pusat.

Selain KTP, ada juga buku nikah bernomor 134/52/III/2006, diteken H. Damar yang disebut petugas Kantor Urusan Agama Mampangprapatan, Jakarta Selatan. Di kolom isteri tertera nama Lisna dengan wali nikah Badang, seorang purnawirawan TNI.

Dokumen itu diduga palsu. Untuk kedua kalinya Marshall digiring ke ruang Pengawas dan Penindak Keimigrasian. Sayangnya, si calo Simbolon yang hendak diperiksa sudah kabur duluan. Lisna juga tak bisa menjawab soal status kewarganegaraan Marshall. ”Selanjutnya, saya melaporkannya ke Kedutaan Amerika,” kata Ahmad.

Hari itu juga tiga petugas Kedutaan Amerika datang ke Bogor. Setelah berbicara dengan Marshall dan meneliti data-datanya, tiga petugas itu mengakui Marshall warga negara mereka. “Disebutkan, Marshall pelaku tindak kriminal dan buronan tiga negara yakni AS, Inggris dan Rusia,” katanya.

Menurut informasi dari Kedutaan Amerika yang masuk ke Ahmad, Marshall terlibat kasus cek kosong, pemalsuan dokumen, dan senjata illegal. Cerita ini persis seperti disampaikan petugas Kedutaan Amerika dua tahun lalu.

Sehari kemudian, Marshall dititipkan ke tahanan Mabes Polri. Di sinilah muncul informasi Marshall adalah agen CIA. “Kami mencari tahu apa motifnya berada di Indonesia,” kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

Jejak CIA di Indonesia, sepertinya juga bukan hal baru. Setidaknya, cerita itu sudah muncul sejak lembaga intel berdiri 1947. Pada masa itu, Harry S. Truman memimpin Amerika (1945-1953), dan dia membuat doktrin mengisolasi Uni Sovyet secara politik dan ideologi. Amerika lalu rajin menghadang komunisme di seluruh dunia.

Pada masa Sukarno, yang anti imperialisme, dan condong ke Partai Komunis Indonesia, Indonesia menjadi intaian CIA. Tercatat sejumlah pemberontakan dalam negeri, disebut-sebut berkait dengan intelijen Amerika. Sepak terjang lembaga intel Abang Sam ini pernah diulas tajam dalam Legacy of Ashes, the History of CIA, karya Tim Weiner, wartawan The New York Times, pemenang Pulitzer.

Setelah Sukarno tumbang, cerita soal intel Amerika beraksi di Indonesia muncul samar-samar. Layaknya organisasi intel, tak tercium geraknya. Paling banter, tudingan diarahkan ke jaringan Amerika di lingkaran elit teknokrat. Pada awal orde baru, sempat mencuat sebutan Mafia Berkeley, semacam koneksi elit pendukung orde baru, yang dididik di Universitas Berkeley, California, Amerika.

Nama CIA juga timbul tenggelam. Terakhir, misalnya, ada tudingan Laboratorium Namru-2 di Departemen Kesehatan bekerja untuk kepentingan intelijen Amerika. Namru adalah kerjasama Departemen Kesehatan RI dan Angkatan Laut Amerika sejak 1975.

Dua lembaga swadaya masyarakat, An Nashr Institute dan Medical Emergency Rescue Committee menuding lab itu bekerja untuk intelijen Amerika. Para peneliti Namru, kata mereka, boleh membawa penelitian ke luar Indonesia tanpa diperiksa.

Terakhir, nama CIA mencuat tatkala penangkapan Umar al Faruq di Bogor pada 2002. Dicokoknya al-Faruq adalah bagian “perang melawan teror” yang digelorakan George W Bush setelah serangan al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin, ke dua menara WTC di New York, 11 September 2001.

Amerika menuding Al-Faruq kaki tangan jaringan bin Ladin di Asia Tenggara. Persembunyian Umar terbongkar setelah polisi mendapat bisikan informasi dari CIA. Al-Faruq lalu dijebloskan ke penjara Amerika Serikat di Bagram, Afghanistan. Memang, ada cerita dia berhasil kabur, dan kembali ke Irak, negara kelahirannya. Lalu, Al-Faruq diberitakan tewas dalam pertempuran di Basra, Irak Selatan, pada Oktober 2006.

Sejak itu, nama intel Amerika kerap muncul dalam aksi anti teroris di nusantara. Tentu saja, semua dalam format kerjasama Amerika-Indonesia.

Lalu apa tugas si ‘agen’ Marshall yang tertangkap di Bogor ini? Pemeriksaan pun dilakukan intensif oleh berbagai lembaga. Selain polisi, Marshall juga ditelisik oleh aparat Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Tapi jawabannya toh sama. Kepada penyidik, Marshal menampik bahwa dirinya adalah CIA. Sayangnya, tak banyak informasi keluar dari mulutnya. Dari Kedutaan Besar Amerika juga tak ada komentar soal ini.

Sampai lelaki berhidung tinggi dengan lengkung tajam itu dipaksa pulang ke negerinya, Marshall hanya dinyatakan bersalah karena satu hal: melanggar aturan imigrasi. “Soal intelijen saya belum tahu,” kata Ito Sumardi.

http://sorot.vivanews.com/news/read/123671-kisah_intel_cia_di_bogor

1

Saya adalah representasi dari (mungkin) banyak generasi masa kini yang tidak mengenal sosok Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, meski namanya sudah sangat banyak diabadikan ke dalam nama jalan, nama bendungan, nama stasiun kereta api (di Jakarta) dan bahkan nama bandar udara di kota Surabaya.

Banyak tokoh-tokoh yang hidup semasanya juga berpikir yang sama bahwa dalam dua puluh tahun terakhir ini namanya tidak menjadi buah bibir generasi muda, padahal Ir. H. Djuanda Kartawidjaja telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional RI. Walah, jangan-jangan banyak para elit Republik ini mengalami sindrom yang sama, yaitu sama sekali tidak mengenalnya. Ironis…….

Sudah ratusan kali malah lebih saya senantiasa melewati Jl. Ir. H. Djuanda atawa yang lebih dikenal dengan Jl. Dago (ma’lum orang Bandung ) tapi tak pernah terbersit sedikitpun untuk mengenal sosok Djuanda. Bagi orang Bandung bahkan luar Bandung siapa yang tak mengetahui “Dago Pakar” hutan rekreasi atawa taman wisata dikawasan Bandung Utara yang nama resminya adalah Taman Hutan Raya Ir.H. Djuanda, hutan wisata yang luasnya mencapai 527 hektar, yang membentang mulai dari kawasan lembah Cikapundung di Dago Pakar sampai ke Maribaya di kawasan lembah perbukitan Dago Utara.

Entah berapa kali saya maen-maen ke “TAHURA”, sebagai tempat rekreasi banyak tempat yang bisa dikunjungi yaitu Curug Dago (konon pernah jadi tempat latihan orasi-nya Bung Karno) dan batu prasasti kerajaan Thailand, panggung terbuka, kolam PLTA Bengkok, monumen Ir. H. Djuanda dan pusat informasi (museum mini) tahura, taman bermain, Goa Jepang, Goa Belanda, Curug Lalay, Curug Omas Maribaya, Panorama Alam Hutan Raya, jogging track ke Maribaya, dan Patahan Lembang.

Tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan biasanya adalah Goa Jepang dan Goa Belanda. Tapi yang sering saya terlewati kala ke Tahura adalah Museum mini depan Monumen Ir.H.Djuanda, sekali lagi masalah rasa keingintahuan yang minim terhadap sosok Ir. H. Djuanda.

SIAPA IR. H. DJUANDA ?

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Tasikmalaya, 14 januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS), tamat tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hogere Burger School (HBS) di Bandung, dan lulus tahun 1929.

Pada tahun yang sama dia masuk ke sekolah Tinggi Teknik (Technische Hooge School) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhamadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhamadiyah. Karir selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum propinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Ir. Djuanda oleh kalangan pers dijuluki ‘menteri marathon’ karena sejak awal kemerdekaan (1946) sudah menjabat sebagai menteri muda perhubungan sampai menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (1957-1959) sampai menjadi Menteri Pertama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1963). Sehingga dari tahun 1946 sampai meninggalnya tahun 1963, beliau menjabat sekali sebagai menteri muda, 14 kali sebagai menteri, dan sekali menjabat Perdana Menteri.

Setelah Hatta Datang Djuanda

Sejak 1 Desember 1956, Hatta tak lagi menjadi wakil presiden. Kepergian Hatta jelas meninggalkan sebuah lubang besar: Siapa yang menjadi sekondan Soekarno dalam membangun Indonesia secara rasional, terencana dan sistematis?

Seperginya Hatta, Soekarno sadar, ia butuh sekondan yang bisa mengimbangi corak berpolitik dirinya yang political minded. Soekarno menemukannya pada sosok Ir Djuanda Kartawidjaja (1911-1963). Beberapa saat setelah Dekrit Presiden dilansir pada 1959, Djuanda langsung diangkat sebagai Menteri Pertama, jabatan yang selevel dengan posisi Perdana Menteri, hingga akhir hayatnya pada 1963.

Djuanda mengingatkan orang pada peran dan posisi Hatta di pucuk pimpinan nasional di awal-awal terbentuknya Indonesia. “Duet Soekarno-Djuanda di awal-awal Demokrasi Terpimpin,” kata Maladi, mantan Menteri Olahraga dan Penerangan di era itu, “Seolah-olah menggantikan dwitunggal Soekarno-Hatta.”

Selama kurun itulah Djuanda mendampingi Soekarno mengerjakan administrasi negara dan pemerintahan, perencanaan negara, dan pelbagai detail yang tak mungkin bisa digarap Soekarno yang lebih suka menghabiskan energi dan kharis yang dipunyainya untuk “berpolitik-tingkat-tinggi”.

Ketika menyebut duet Soekarno-Djuanda sebagai dwitunggal Seokarno-Hatta jilid II, Maladi mungkin melihatnya dari sisi seperti yang pernah dipakai Herberth Feith untuk melakukan kategorisasi kepemimpinan nasional: Soekarno sebagai tipe solidarity maker yang menggeber energinya untuk meningkatkan tensi nasionalisme kebanggaan nasional sementara Djuanda sebagai tipe administrator yang menggerakkan roda pemerintahan day to day.

Jika kita lihat pengalamannya di pemerintahan, Djuanda memang orang yang berpengalaman dalam hal administratif. Ia adalah pemegang rekor sebagai orang yang paling sering menjadi menteri: 17 kali. Ia menempati pelbagai pos, dari yang “teknis”, “apolitis” hingga “politis”: Menteri Perhubungan, Dirjen Biro Perancang Negara, hingga Menteri Keuangan.

Di luar jabatan-jabatan itu, sangat sedikit yang tahu kalau Djuanda-lah yang membangun sistem nasional transportasi darat, laut, dan udara. Juga hanya segelintir yang paham kalau Djuanda adalah pemrakarsa maskapai penerbangan nasional Garuda, Akademi Penerbangan di Curug dan Akademi Pelayaran di Jakarta.

Nihil yang tahu bahwa Djuanda adalah salah satu pelopor perancangan dan perencanaan pembangunan nasional yang detail dan sistematis lewat Rencana Lima Tahun yang juga diistilahkan lain sebagai Rencana Djuanda (1955-1960). Dan pada masa kepemimpinannya pula lahir Deklarasi Djuanda yang termasyhur itu, sebua konsep hukum laut yang mengenalkan prinsip archipelago state (negara kepulauan).

Djuanda sendiri tentu saja bukannya tak punya nila. Oleh semantara orang, misalnya Rosihan Anwar, Djuanda dianggap tak bisa cuci tangan dari kebijakan Soekarno yang membredel koran, menangkapi tokoh-tokoh yang tak sejalan, dan membubarkan partai-partai.

Tetapi di sini pun kita masih bisa mengajukan sebuah catatan: klik kiri (Soebandrio cs.) baru bisa memenjarakan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo, hingga Mochtar Lubis ketika Djuanda sudah mulai sakit-sakitan dan kerap meninggalkan tugas keseharian untuk istirahat dan perawatan. Selama Djuanda masih menjadi Menteri Pertama, keinginan untuk memenjarakan lawan-lawan Soekarno itu bisa ia rem.

Dalam hal itu, kata Jenderal AH Nasution, Djuanda tak bisa digantikan. “Pada saat mengantarkan jenazah Djuanda, saya berbicara dengan Leimena yang mengenangkan bagaimana gigihnya Djuanda dan bagaimana penderitaan batin yang ia derita ketika sekuatnya mengupayakan stabilitas, tapi oleh rekan-rekan menteri lain diserang dalam rapat-rapat umum,” kenang Nasution.

Posisi Djuanda sebagai Menteri Pertama memang istimewa. Posisi itu diincar oleh banyak orang, termasuk oleh “klik kiri” yang menginginkan agar Soebandrio bisa menggantikan Djuanda. Soekarno tahu itu. Ketika Djuanda wafat, Soekarno tak pernah lagi mengangkat Menteri Pertama/Perdana Menteri. Jabatan itu ia emban sendiri. Sementara Soebandrio hanya diberi “jatah” Wakil Perdana Menteri saja.

Tetapi arus sejarah memang sedang bergerak kiri. Soekarno tetap tak bisa sepenuhnya membendung pasangnya kekuatan kiri. Wajar jika Roeslan Abdoelgani menyatakan bahwa kematian Djuanda menjadi a turning point of Indonesia, sebuah titik balik yang memungkinkan Soekarno makin alpa pada detail dan memberi peluang lebar bagi “klik kiri” (terutama PKI) untuk bisa leluasa memainkan peran. Semuanya, kita tahu, berujung pada tragika 1965.

Mestikah diherankan jika ada seorang wartawan Amerika, seperti dikutip oleh Taufik Abdullah (2001), bilang: “Nanti orang akan menyadari… betapa besar kerugian Indonesia dengan kematian Djuanda.”

Djuanda selalu tak dianggap. Dilupakan. Tetapi ijuga terang, bangsa dan negara ini tumbuh dan berkembang karena wajah-wajah yang membiarkan diri mereka sekan-akan tak bernama, mereka yang bersedia menghadapi masalah riil dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih; sekelompok orang yang tak bermain dalam wilayah romantisme dan glamor sejarah.

Djuanda Deklarator Negara Kepulauan

Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Ir. H. Djuanda dengan kepemimpinan yang berani dan visioner mendeklarasikan bahwa semua pulau dan laut Nusantara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (wawasan nusantara). Maka sangat bijak ketika hari Deklarasi Djuanda itu kemudian melalui Keppres No.126/2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara.

Ir H Djuanda Kartawidjaja, sebelumnya sangat risau melihat pengakuan masyarakat internasional kala itu yang hanya mengakui bahwa batas laut teritorial selebar 3 mil laut terhitung dari garis pantai terendah. Itu artinya pulau-pula Nusantara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, adalah pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan (lautan) internasional (bebas).

Negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Australia, sangat berkepentingan mempertahankan kondisi pulau-pulau Indonesia yang terpisah-pisah itu. Tetapi PM Djuanda dengan berani mendobrak kepentingan negara-negara maju itu.

Dengan berani dia mengumumkan kepada dunia (Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957) bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Djuanda, dengan berani mengumumkan kepada dunia, bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim) 1939, tetapi wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, diantara, dan di dalam Kepulauan Indonesia.

Deklarasi itu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Deklarasi itu ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Namun, Djuanda dan para penerus dalam pemerintahan berikutnya, di antaranya Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Dr Hasyim Djalal, dengan gigih berjuang melalui diplomasi sehingga konsepsi negara nusantara tersebut diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut itu terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Deklarasi Djuanda secara geo-politik memiliki arti yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia. Deklarasi Djoeanda dapat disebut merupakan pilar utama ketiga dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tiga pilar utama tersebut adalah: (1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan Kesatuan Kejiwaan Indonesia; (2) Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan NKRI; Delarasi Djuanda 13 Desember 1957 sebagai pernyataan Kesatuan Kewilayahan Indonesia (darat, laut dan udara).

Secara geo-ekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi).

sumberdaya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), juga energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. (tokohindonesia.com)

2

Deklarasi Juanda diakui oleh masyarakat Internasional dengan disetujuinya Konvensi Hukum Laut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) di Teluk Montego, Jamaika, pada 1982, dan berlaku sejak 16 November 1994.

Pada tahun 1980 juga, Pemerintah Indonesia mengumumkan tentang ZZEI, tanggal 21 Maret 1980, yang menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia.

Konsepsi itu menyatukan wilayah Indonesia. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (baselines-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Hal itu diundangkan dengan UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No 4/1960 sebagai implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional Indonesia.

“Tapi Deklarasi Djuanda seolah tak bernyawa ketika Indonesia kehilangan hak atas pulau dan terus bersengketa soal batas wilayah. Kini yang disorot adalah kemampuan para penerus untuk menjaga dan mengelola apa yang sudah diklaim Djuanda. Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Timur lepas dari Indonesia sesuai keputusan Mahkamah Internasional PBB” Kata Ahli Hukum Laut, Hasyim Djalal.

Setelah Sipadan dan Ligitan, nama Ambalat mencuat saat Indonesia dan Malaysia memberikan konsensi eksplorasi blok ambalat kepada dua perusahaan penambangan minyak yang berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Shell mengantongi izin dari Malaysia.

Ambalat bukan pulau

Ini adalah sebuah kesalahan serius, dengan memandang Ambalat sebagai sebuah pulau. Dalam konsep kedaulatan, dikenal istilah kedaulatan penuh (sovereignty) dan hak untuk berdaulat (sovereign rights). Keduanya adalah hal yang benar-benar berbeda dan perlu diperhatikan sungguh-sungguh.

Kedaulatan penuh berlaku terhadap wilayah darat (termasuk pulau) dan wilayah perairan pedalaman (atau perairan kepulauan, untuk kasus Indonesia) dan laut teritorial.

Jika Ambalat dianggap pulau oleh sebagian orang, artinya mereka pun berpikir bahwa pada Ambalat berlaku kedaulatan penuh. Ini berarti bahwa jika sebagain orang menganggap Ambalat adalah milik Indonesia, Malaysia akan dianggap merebut kedaulatan penuh tersebut dan wajar jika ‘perang’ dan ‘ganyang’ adalah jawabannya.

Sekali lagi, Ambalat bukanlah pulau melainkan wilayah dasar laut yang diduga (dengan data) mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Dengan kata lain, berbicara tentang Ambalat, berarti berbicara tentang wilayah dasar laut/seabed. Melihat jaraknya dari pulau Kalimantan (Borneo), Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara atau bahkan Landas Kontinen, karena berkaitan dengan dasar laut.

Hasyim Djalal: “2008 Seratus tahun keindonesiaan kita. Dan lima puluh tahun kita mencoba mengimplementasikan keindonesiaan itu setelah kemerdekaan kita diakui PBB. Saya itu ingin lihat visi kita 50 tahun yang akan datang paling tidak apa.

Jadi kalau visi 50 tahun pertama pemuka-pemuka bangsa kita mencoba menjatidirikan Indonesia menjadi satu bangsa dan satu negara, 50 tahun kedua dia mencoba menikmati itu dalam satu negara yang merdeka dengan kewilayahnnya, maka 50 tahun ketiga apa ke mana? Atau seratus tahun kedua ke mana? Saya tak lihat ada pemikiran seperti itu, karena sekarang pemikiran terarah lima tahun yang akan datang”

Kegagalan yang paling fundamental adalah berlarut-larutnya pembahasan dan implementasi UU Batas Wilayah Indonesia. Padahal, UU Batas Wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam kancah hubungan internasional. Selain itu, UU ini sangat berkaitan erat dengan yurisdiksi dan kedaulatan NKRI. Tanpa implementasi UU Batas Wilayah, dikhawatirkan satu per satu pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga akan lepas.

Hingga kini pemerintah terus menunda-nunda permasalahan sengketa perbatasan. Pertama, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas bersama ZEE, namun belum meratifikasi. Kedua, aktivitas penambangan pasir laut untuk Singapura yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar Pulau Nipah yang kasusnya tenggelam begitu saja.

Ketiga, masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik yang berlarut-larut. Keempat, masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pascasidang International Court and Justice (ICJ) 17 Desember 2002. Kelima, masalah penetapan ZEE di perairan selatan Laut Andaman antara Indonesia dan Thailand.

Keenam, masalah dengan Filipina yang lebih suka menggunakan Treaty of Paris 1889 ketimbang UNCLOS 1982, sehingga Pulau Miangas diklaim masuk wilayah Filipina. Ketujuh, masalah batas RI-Timor Leste yang belum tuntas.

Pemerintah terkesan malas menyelesaikan peta wilayah laut atau kemaritiman Indonesia, serta ragu-ragu dalam mendepositkan koordinat geografis titik-titik garis pangkal (base line) kepada Sekjen PBB. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (2) UNCLOS 1982.

Peta maritim itu penting karena diperlukan untuk menentukan batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga serta untuk kepentingan pelayaran internasional yang akan melintasi perairan Indonesia. Selain itu, implementasi UU Batas Wilayah juga sangat penting untuk kejelasan pemanfaatan sumber daya laut, seperti eksplorasi dan eksploitasi migas dan potensi lainnya.(Koran PR)

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=78964

1

Pada 5 Juni 1596, empat kapal Belanda mendekati pantai barat Sumatera. Delapan belas hari kemudian mereka mencapai pelabuhan Banten di Jawa Barat Daya. Baru saja mereka melempar jangkar, beberapa pedagang Portugis naik ke kapal untuk menghormati pendatang baru itu. Inilah cerita perjumpaan pertama antara orang Belanda dan Portugis di Hindia.

Keempat kapal Belanda itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. De Houtman menghabiskan banyak tahun di Lisbon. Dia berlagak sangat paham segala hal yang berkaitan dengan Hindia dan tahu segala sesuatu tentang navigasi di perairan Timur.

Pada dua perjalanan di Hindia, dia ternyata seorang pelagak dan bajingan. Tetapi, dia berhasil memperoleh dukungan dari sekelompok pedagang kaya di Amsterdam. Pedagang-pedagang ini yang memperlengkapi ekspedisi pertama ke Indonesia.

Keempat kapal De Houtman tersebut merupakan perintis dari armada besar yang akan datang. Bagi Indonesia (Hindia), mereka hanyalah pelawat yang datang dan pergi dan segera di lupakan.

Mereka terlihat di Banten, tempat mereka menyepakati suatu perjanjian dengan Sultan. Inilah perjanjian pertama yang disepakati antara orang-orang Belanda itu dan Seorang raja Indonesia (Sultan Banten), yang isinya diantaranya sebagai berikut :

“Atas Rahmat Allah, Tuhan Kami, dan berkat kehendak kalian Tuan-tuan, bahwa kalian datang mengunjungi kami dengan empat kapal, dank arena kami melihat surat paten, yang oleh Yang Mulia Pangeran Maurits van Nassau dengan segala hormat telah diperintahkan untuk dipertunjukan kepada kami, yang dengan surat itu kami mengetahui bahwa Yang Mulia menawarkan segala persahabatan dan persekutuan dengan kami yang persahabatannya akan diteguhkan oleh kalian,

kami sangat puas untuk menjalin persekutuan dan persahabatan yang langgeng dengan Yang Mulia Pangeran dan dengan kalian, tuan-tuan yang terhormat, dan kami bersumpah akan memelihara persahabatan dan persekutuan ini dan untuk memerintahkan semua rakyat kami untuk melakukan hal yang sama.” (himpunan perjanjian antara perwakilan Belanda dan raja-raja Indonesia yang ditemukan dalam “ Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum)

Ekspedisi de Houtman hanya memberikan keuntungan kecil, meskipun demikian mereka mengerti bahwa satu ekspedisi baru dibawah kepemimpinan yang lebih baik bisa membawa keberhasilan.

Segera setelah De Houtman pulang, para pemilik kapal Amsterdam memperlengkapi armada kedua, kali ini dengan delapan kapal. Kelompok pedagang lain mengikuti contoh mereka, dan dalam tahun 1598 saja lima ekspedisi, dengan jumlah total 22 kapal, meninggalkan Belanda menuju Asia bagian Timur.

Tiga belas kapal mengambil rute mengelilingi Tanjung Harapan, sementara sembilan mencoba lewat jalur Selat Magellan. Pada tahun 1601 empat ekspedisi pergi ke Indonesia. Kecuali satu, semua ekspedisi ini tidak punya tujuan lain kecuali berdagang. Hanya Van Noort yang membuat pelayaran keliling dunianya jadi perampokan, yang sangat merugikan Spanyol.

Inilah sekilas cerita sejarah tentang kedatangan ekpsedisi armada perdagangan Belanda yang singgah ke dataran Hindia (Indonesia). Lalu darimana argumentasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 Abad atau 350 tahun ?????

Bila hitungannya 1596 – 1945 adalah 3,5 abad artinya : “ Begitu pelaut dan pedagang avonturir Cornelis de Houtman mendarat di Banten, dengan serta merta Kepulauan Indonesia jatuh ke bawah kekuasaannya”….

Inilah sejarah yang aneh ???

Prof. Taufik Abdullah dalam pidato penganugrahan kepada Prof. Mr. G.J. Resink sebagai anggota kehormatan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) tanggal 10 November 1996 mengatakan bahwa “… jasa Prof. Resink yang terpenting adalah dalam lapangan metodologi sejarah.

Ia memperkenalkan pendekatan hukum Internasional dalam menelaah sejarah kolonialisme….. Dari penelitiannya ia sampai kepada kesimpulan bahwa kekuasaan Belanda yang dikatakan selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia sebenarnya tidak lebih dari mitos politik belaka yang tidak bisa bertahan melawan ujian kebenaran sejarah”.

Yang menjadi pertanyaan mengapa hal tersebut masih tertulis dalam buku-buku sejarah di sekolah dan sering disebut dalam pidato-pidato ????

Sejarah Nusantara Indonesia, Bernard H.M. Vlekke, Jakarta, KPG, 2008, bab 5
Seabad Kontroversi Sejarah, Asvi Warman Adam, Ombak, 2007, bab 1

2

Sejarawan Taufik Abdullah, Selasa (19/1), mengatakan, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sebaliknya, Belanda yang memerlukan tiga abad untuk menguasai Indonesia.

“Bangsa ini terlalu lama larut dalam mitos bahwa Indonesia pernah hidup di bawah kolonialisme Belanda selama 350 tahun. Ini tidak sesuai dengan fakta. Yang terjadi justru Belanda memerlukan lebih dari tiga ratus tahun untuk menaklukkan beberapa daerah di Hindia Belanda,” katanya di Medan.

Selama ini, bangsa Indonesia meyakni bahwa rakyat dijajah Belanda selama 350 tahun, kemudian dijajah Jepang selama tiga setengah tahun.

Dalam seminar nasional pengusulan Sultan Serdang ke-5, Sulaiman Syariful Alamsyah (1881-1945) sebagai pahlawan nasional, Taufik memaparkan, Belanda pertama kali masuk Indonesia tahun 1652 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman yang mendarat di salah satu pelabuhan dan pusat kekuasaan nusantara (Banten).

Sementara itu, kolonialisme Belanda berakhir tahun 1942 ketika Hindia Belanda diserbu dan diduduki tentara Jepang.

“Logikanya, apakah masuk akal kalau dikatakan bahwa Belanda langsung berkuasa ketika mereka baru saja datang di Banten?” katanya.

Ia mengatakan, ironi dalam mitos yang dianggap sejarah itu juga berlanjut pada abad ke-17 yang justru merupakan zaman ketika berbagai kerajaan di kepulauan nusantara diperintah oleh raja-raja besar dan berkuasa.

Abad ke-17 adalah masa jayanya Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang sempat meluaskan kekuasaannya ke tanah Semenanjung dan Pantai Barat Sumatra, demikian juga Sultan Agung yang meluaskan kekuasaannya ke seluruh Jawa kecuali Banten dan Batavia.

Begitu juga dengan Raja Tallo yang sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Gowa dan Sultan Hasanuddin Raja Gowa (1653-1669).

Mereka memerintah di kerajaannya dan biasa terlibat dalam kompetisi dan konflik sesama mereka. Pada masa itu pula meraka menghadapi dengan gagah berani infilterasi kekuatan asing seperti Belanda, Spanyol, dan Portugis.

“Lalu, bagaimana harus dipahami kalau di bawah kolonialisme Belanda memerintah, raja-raja di nusantara itu memiliki kekuasaan yang cukup besar dan bahkan sibuk memperluas wilayah kekuasaan mereka masing-masing?” katanya.

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=122700

3

Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itulah satu dari sedikit warisan pemikiran pra-Orba yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam upacara-upacara resmi, para pejabat yang merasa perlu memobilisasi semangat orang, selalu mengucapkannya.

Sejak 1930-an, gerakan nasionalis menjadikan pernyataan ini sebagai bahan agitasi dan propagandanya. Menariknya, pada saat bersamaan di kalangan penguasa kolonial pun ada perdebatan serupa.

Para pemilik perkebunan, birokrat kolonial dengan dukungan kalangan konservatif di Belanda bergabung dalam Vaderlandsche Club, yang ingin melanggengkan kolonialisme setidaknya untuk 350 tahun lagi, dan tidak melihat perlunya “berbaik hati” pada orang bumiputra melalui Politik Etis, karena ternyata hanya melahirkan pemberontakan.

Pada 1926-27 terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan serikat-serikat rakyat di Jawa dan Sumatera Barat. Kalangan konservatif mendapat angin untuk menindas gerakan nasionalis dan sekaligus menyingkirkan pendukung Politik Etis dari birokrasi kolonial.

Posisi mereka ditentang oleh kelompok Stuw yang berbasis di Leiden, dengan anggota-anggota seperti J.H.A. Logeman dan H.J. van Mook. Mereka didukung oleh sarjana-sarjana kolonial yang berpendapat bahwa Belanda tidak pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun, dan karena itu tuntutan “melanjutkan penjajahan” untuk kurun waktu yang sama, menjadi tidak masuk akal.

Mereka berpendapat sebaiknya negeri induk memberi kemerdekaan secara bertahap, dan mengelola sumber daya alam serta kegiatan ekonomi bersama-sama, seperti layaknya negara persemakmuran di bawah Inggris. Menindas gerakan nasionalis adalah pemborosan di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip Etis yang dikembangkan sebelumnya.

Perdebatan itu tertunda ketika kekuasaan kolonial dipenggal oleh serbuan Jepang pada 1942. Gerakan nasionalis menjadikan arogansi Vaderlandsche Club sebagai bahan propaganda dan menulis kembali sejarah dengan membalik seluruh argumentasi yang terkandung di dalamnya. Apa yang oleh Vaderlandsche Club disebut sebagai kejayaan menjadi penindasan, pahlawan menjadi penjahat dan sebaliknya.

Tapi keduanya sepakat bahwa Indonesia memang dijajah Belanda selama 350 tahun. Di tengah pergulatan ini muncul Gertrudes Johan Resink, mahasiswa sekolah hukum di Batavia, keturunan Indo-Belanda yang lahir di Yogyakarta pada 1911. Ia mendalami sistem hukum Indonesia, terutama hukum antar bangsa di bawah asuhan J.H.A. Logeman, tokoh kelompok Stuw.

Setelah menyelesaikan karya pertamanya mengenai sejarah hukum Madura, Resink bekerja sebagai pegawai negeri di sekretariat Gubenur Jenderal Buitenzorg (Bogor) hingga kedatangan balatentara Jepang. Pada 1947 ia menjadi satu dari sedikit ahli hukum yang tetap bertahan di Indonesia.

Ia menggantikan Logeman mengajar di almamaternya, yang telah diubah menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Indonesia. Selama sepuluh tahun ia meneliti kembali hubungan Indonesia-Belanda dari perspektif hukum, untuk membongkar apa yang menurutnya adalah mitos-mitos, termasuk klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun.

Ia adalah orang pertama yang secara kritis mengkaji kembali kebijakan pemerintah kolonial sejak abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Hasilnya adalah rangkaian esei yang kemudian dibukukan dan diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, dengan judul Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910.

Dengan perhatian utama pada keputusan pemerintah kolonial “yang dilupakan” baik oleh sejarawan Belanda, tokoh Vaderlandsche Club maupun gerakan nasionalis Indonesia, ia ingin membuktikan bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka.

Menurutnya, pada dekade pertama abad ke-20 di kepulauan Indonesia masih tersebar daerah-daerah swapraja dan kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka. Ia menunjuk Regeeringreglement (peraturan pemerintah) 1854, yang menyatakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki wewenang untuk mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian, serta membuat perjanjian raja-raja di seluruh Nusantara.

Sampai abad ke-19 bahkan ada kerajaan-kerajaan yang cukup kuat dan “berada dalam hubungan setara” dengan penguasa kolonial, seperti Ternate dan Tidore.

Hubungan antara pemerintah kolonial dan kerajaan-kerajaan yang merdeka diatur dalam kontrak atau perjanjian. Artinya ada kerjasama antara penguasa kolonial dan kerajaan-kerajaan tersebut untuk mengelola sumber daya ekonomi sambil mempertahankan kedaulatan masing-masing. Tidak ada serangan bersenjata, pengiriman pasukan atau penaklukan seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain.

Di Surakarta dan Yogyakarta yang masih merupakan daerah swapraja misalnya sewa tanah berjalan tanpa hambatan dan tidak ada keributan seperti halnya di tempat-tempat lain. Para penguasa kraton dan Gubernur Jenderal berhubungan baik. Melihat semua ini Resink kemudian menganggap kerajaan-kerajaan yang merdeka ini mirip dengan protekorat atau daerah di bawah perlindungan negara Hindia Belanda.

Dalam esei “Dari Debu Sebuah Taufan Penghancuran Patung-Patung” yang terbit 1956, Resink membandingkan kekuasaan Majapahit, VOC dan Hindia Belanda. Seperti C.C. Berg seorang sarjana kolonial terkemuka, ia mengatakan kekuasaan Majapahit harus dilihat dari segi lalu lintas perdagangan rempah-rempah yang tidak hanya menghubungkan pulau-pulau di Nusantara, tapi juga mengaitkannya dengan pelabuhan India serta daerah pantai di Laut Tengah.

Kekuasaan Hindia Belanda tidak pernah sampai sejauh itu. Artinya klaim bahwa Belanda menguasai Nusantara seperti halnya Majapahit menguasai wilayah itu pun gugur. Apalagi jika dibandingkan VOC (cikal-bakal negara Hindia Belanda) yang hanya berkuasa di sebagian kecil wilayah dan sangat terbatas pula. Klaim penjajahan selama 350 tahun pun semakin terlihat rapuh ketika dihadapkan pada fakta-fakta dasar seperti ini.

Ia mengakui bahwa orang Belanda memang tinggal dan bekerjasama dengan orang bumiputra selama ratusan tahun, mungkin juga melakukan kejahatan di sana-sini, tapi jelas tidak menguasai keseluruhan wilayahnya.

Perhatian lainnya adalah daerah-daerah di luar Jawa yang sangat sedikit disinggung dalam penulisan sejarah nasional. Kaum nasionalis biasanya menggunakan contoh perkebunan di Sumatera dan Jawa untuk menunjukkan penindasan yang hebat.

Tidak ada yang bisa menyangkal itu, tapi Resink ingin membuktikan bahwa di samping itu masih ada wilayah-wilayah yang berdiri sendiri dan merdeka. Ia menggunakan nota H. Colijn yang menguraikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah luar Jawa. Dari nota ini ia mendapat gambaran tentang situasi politik di berbagai daerah menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Hasil pengamatannya kemudian disusun menjadi esei “Negara-Negara Pribumi di Nusantara Timur”, untuk menunjukkan bahwa sampai kurun itu sebenarnya ada negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. Ia melihat bahwa di mata pemerintah kolonial sendiri, semua wilayah itu dianggap otonom dan sejajar.

Perlakuan itu bukan hanya bagi negeri-negeri yang memang masih merdeka seperti Kalimantan Selatan dan Lombok, tapi juga bagi wilayah yang mengadakan perjanjian dengan Belanda dan mengakuinya sebagai kekuasaan tertinggi, seperti Aceh, daerah bawah di Jambi dan Riau.

Dalam karangan terakhir di kumpulan itu, Resink menegaskan kembali masalah kedaulatan ini. Sekalipun raja-raja bumiputra mengakui penguasa kolonial sebagai kekuasaan tertinggi dan menyapa gubernur jenderal dengan sebutan “yang dipertuan besar” dalam perjanjian-perjanjiannya, status mereka sesungguhnya setara.

Negeri seperti Aceh dan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan sekalipun berhubungan dengan Belanda, harus diperlakukan seperti Montenegro atau Monaco dalam hukum internasional.

Resink adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Ia sama sekali tidak menyangkal hak rakyat untuk merdeka, dan sangat kritis terhadap kekuasaan kolonial. Namun simpati atau keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan menurutnya tidak bisa tenggelam dalam kesalahan melihat fakta-fakta, apalagi mengembangkan mitos-mitos yang tidak berdasar. Karena itulah ia bersikeras membuktikan bahwa penjajahan selama 350 tahun adalah mitos belaka.

Memang dari sudut hukum, bukti-bukti yang diajukannya mendukung argumentasi itu. Tapi persoalannya kemudian bagaimana cara kita memahami bukti-bukti yang ada. Cukup jelas bahwa Resink berpegangan pada paham legalistik, yang berkutat pada rumusan hukum dan segala konsekuensi logisnya.

Akibatnya ia seringkali tidak melihat struktur yang melandasi produk hukum itu. Singkatnya, memisahkan antara eksploitasi kolonial dengan produk hukum yang dibuatnya. Hukum baginya adalah sesuatu yang netral dan harus dibaca “seperti adanya”.

Karena itulah kerajaan-kerajan merdeka dianggapnya berada dalam hubungan setara dengan pemerintah kolonial. Mereka membentuk partnership dan bukan hubungan penguasa dan yang dikuasai. Pemerintah kolonial, seperti dijabarkan dalam perjanjian-perjanjiannya, bertindak sebagai pelindung kerajaan sambil tetap menghargai kedaulatan masing-masing.

Tapi sebaliknya Resink tidak melihat hubungan sesungguhnya antara wilayah tersebut dengan penguasa kolonial, di luar jalur hukum. Eksploitasi ekonomi, ekspansi kekuasaan kolonial terus berlangsung, terlepas ada tidaknya perjanjian tersebut.

Misalnya perjanjian dengan Sultan Siak pada 1889 yang menjadi syarat bagi penguasa kolonial untuk menguasai tambang timah. Begitu pula perjanjian dengan Sumatera Timur pada 1909 yang mengakui kebesaran raja setempat tapi di sisi lain mengubah daerah kekuasaannya menjadi sebuah cultuurgebied (daerah perkebunan) yang menghasilkan jutaan gulden setiap tahunnya untuk para pemilik perkebunan.

Dalam perjanjian itu disebutkan adanya platselijke raad atau semacam dewan pemerintahan, tapi kekuasaannya hanya sebatas “kedaulatan politik”, sementara urusan ekonomi dan eksploitasi, termasuk pengerahan tenaga kerja yang terkenal kejam, diserahkan sepenuhnya kepada pemilik perkebunan.

Begitu pula dengan Nota Colijn yang menjadi rujukannya untuk memahami “kedaulatan” wilayah-wilayah merdeka di bagian timur Nusantara. Dalam nota itu berulangkali ditekankan bahwa negeri-negeri yang “merdeka” berada di bawah kekuasaan kolonial.

Persoalan lain, Resink juga nampaknya mengabaikan gerakan protes dan perlawanan rakyat yang me luas sejak abad ke-19, sementara para penguasa feodal di masing-masing wilayah menikmati “kesetaraan” dengan penguasa kolonial. Justru penaklukan kalangan elit dan perlawanan rakyat adalah ciri tanah jajahan di mana pun. Artinya, kemerdekaan tidak dapat diukur hanya dari sisi hukum, tapi harus melihat keseluruhan cara hidup masyarakat yang bersangkutan.

Studi Resink dan cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh keinginan “meluruskan sejarah” dari salah paham, baik di kalangan sarjana kolonial konservatif maupun gerakan nasionalis. Ia masuk dalam sebuah perdebatan panjang yang menariknya sampai pada kesimpulan sama dengan kepentingan yang bertolak belakang.

Sementara kaum konservatif mengklaim penjajahan selama 350 tahun sebagai pembenaran untuk melanjutkan kolonialisme, gerakan nasionalis mengklaim kurun yang sama sebagai dasar untuk membebaskan diri.

Di tahun 1950-an, saat Resink menulis esei-eseinya yang mahsyur itu, gerakan nasionalis sedang naik pasang. Komentarnya memang menimbulkan perdebatan kembali di kalangan nasionalis dan intelektual sezaman. Komentar dan kritiknya yang tajam terhadap salah paham kaum nasionalis atas sejarahnya sendiri menjadi catatan penting bahwa propaganda tidak bisa bertahan atas dasar-dasar yang rentan dan salah.

Sebaliknya perlu kita ingat bahwa Resink juga mengabaikan berbagai hal, termasuk hal-hal terpenting mengenai hubungan eksploitatif antara penguasa kolonial dan rakyat tanah jajahan. Kesepakatan dan perjanjian dalam bahasa yang santun tidak dengan sendirinya mencerminkan “kesetaraan”. Sumatera Timur mungkin menjadi contoh yang menonjol, sementara berdaulat di bidang politik, eksploitasi menyebabkan ratusan ribu orang menderita sebagai kuli kontrak yang nyaris seperti budak.

Bagaimanapun, karya Resink memberi sumbangan berharga untuk menyadari bahwa kemerdekaan secara legal-formal dan kedaulatan hukum, tidak dengan sendirinya berarti pembebasan menyeluruh dari hubungan-hubungan yang menindas.

Razif, pekerja pada Jaringan Kerja Budaya

http://mkb.kerjabudaya.org/mkb-07200...sik-072001.htm

4

Ada tulisan menarik dari pakar Sejarah/ guru besar sejarah UNPAD, Prof. Nina Herlina Lubis mengenai Sejarah Penjajahan Kerajaan/ Negara di Negeri Indonesia. Meskipun dulunya waktu Belanda datang belum terbentuk negara Indonesia tercinta ini.

Menarik dari kesimpulan tulisan yang dimuat oleh koran Pikiran Rakyat satu tahun lalu (8 Maret 2008) ini adalah. Belanda memerlukan 300 tahun untuk menaklukkan Indonesia, bukan Indonesia di jajah selama 350 tahun.

Judul Asli Tulisan yang dimuat di PR ; Tanggal 8 Maret, 66 tahun lalu (ditulis 8 maret 2008)

Oleh Nina Herlina L.

“Wij sluiten nu.Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin!” (Kami akhiri sekarang. Selamat berpisah sampai waktu yang lebih baik. Hidup Sang Ratu!). Demikian NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij/Maskapai Radio Siaran Hindia Belanda) mengakhiri siarannya pada tanggal 8 Maret 1942.

Enam puluh enam tahun yang lalu, tepatnya 8 Maret 1942, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir sudah. Rupanya “waktu yang lebih baik” dalam siaran terakhir NIROM itu tidak pernah ada karena sejak 8 Maret 1942 Indonesia diduduki Pemerintahan Militer Jepang hingga tahun 1945. Indonesia menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Masyarakat awam selalu mengatakan bahwa kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Benarkah demikian? Untuk ke sekian kalinya, harus ditegaskan bahwa “Tidak benar kita dijajah Belanda selama 350 tahun”.

Masyarakat memang tidak bisa disalahkan karena anggapan itu sudah tertulis dalam buku-buku pelajaran sejarah sejak Indonesia merdeka! Tidak bisa disalahkan juga ketika Bung Karno mengatakan, “Indonesia dijajah selama 350 tahun!” Sebab, ucapan ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia saat perang kemerdekaan (1946-1949) menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Bung Karno menyatakan hal ini agaknya juga untuk meng-counter ucapan para penguasa Hindia Belanda. De Jong, misalnya, dengan arogan berkata, “Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi!” Lalu Colijn yang dengan pongah berkoar, “Belanda tak akan tergoyahkan karena Belanda ini sekuat (Gunung) Mount Blanc di Alpen.”

Tulisan ini akan menjelaskan bahwa anggapan yang sudah menjadi mitos itu, tidak benar. Mari kita lihat sejak kapan kita (Indonesia) dijajah dan kapan pula penjajahan itu berakhir.

Kedatangan penjajah

Pada 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka, sebuah emporium yang menghubungkan perdagangan dari India dan Cina. Dengan menguasai Malaka, Portugis berhasil mengendalikan perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan fuli dari Sumatra dan Maluku.

Pada 1512, D`Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Dalam perjalanan itu mereka singgah di Banten, Sundakalapa, dan Cirebon. Dengan menggunakan nakhoda-nakhoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Banda, terus menuju Maluku Utara, akhirnya tiba juga di Ternate.

Di Ternate, Portugis mendapat izin untuk membangun sebuah benteng. Portugis memantapkan kedudukannya di Maluku dan sempat meluaskan pendudukannya ke Timor. Dengan semboyan “gospel, glory, and gold” mereka juga sempat menyebarkan agama Katolik, terutama di Maluku.

Waktu itu, Nusantara hanyalah merupakan salah satu mata rantai saja dalam dunia perdagangan milik Portugis yang menguasai separuh dunia ini (separuh lagi milik Spanyol) sejak dunia ini dibagi dua dalam Perjanjian Tordesillas tahun 1493. Portugis menguasai wilayah yang bukan Kristen dari 100 mil di sebelah barat Semenanjung Verde, terus ke timur melalui Goa di India, hingga kepulauan rempah-rempah Maluku. Sisanya (kecuali Eropa) dikuasai Spanyol.

Sejak dasawarsa terakhir abad ke-16, para pelaut Belanda berhasil menemukan jalan dagang ke Asia yang dirahasiakan Portugis sejak awal abad ke-16. Pada 1595, sebuah perusahaan dagang Belanda yang bernama Compagnie van Verre membiayai sebuah ekspedisi dagang ke Nusantara.

Ekpedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini membawa empat buah kapal. Setelah menempuh perjalanan selama empat belas bulan, pada 22 Juni 1596, mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Inilah titik awal kedatangan Belanda di Nusantara.

Kunjungan pertama tidak berhasil karena sikap arogan Cornelis de Houtman. Pada 1 Mei 1598, Perseroan Amsterdam mengirim kembali rombongan perdagangannya ke Nusantara di bawah pimpinan Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwijck.

Dengan belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman, mereka berhasil mengambil simpati penguasa Banten sehingga para pedagang Belanda ini diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Banten. Ketiga kapal kembali ke negerinya dengan muatan penuh. Sementara itu, kapal lainnya meneruskan perjalanannya sampai ke Maluku untuk mencari cengkih dan pala.

Dengan semakin ramainya perdagangan di perairan Nusantara, persaingan dan konflik pun meningkat. Baik di antara sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang asing lainnya seperti Portugis dan Inggris.

Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat ini, pada 1602 di Amsterdam dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan dagang yang tersebar di enam kota di Belanda. Wadah itu diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (Serikat Perusahaan Hindia Timur) disingkat VOC.

Pemerintah Kerajaan Belanda (dalam hal ini Staaten General), memberi “izin dagang” (octrooi) pada VOC. VOC boleh menjalankan perang dan diplomasi di Asia, bahkan merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. VOC juga boleh memiliki angkatan perang sendiri dan mata uang sendiri.

Dikatakan juga bahwa octrooi itu selalu bisa diperpanjang setiap 21 tahun. Sejak itu hanya armada-armada dagang VOC yang boleh berdagang di Asia (monopoli perdagangan).

Dengan kekuasaan yang besar ini, VOC akhirnya menjadi “negara dalam negara” dan dengan itu pula mulai dari masa Jan Pieterszoon Coen (1619-1623, 1627-1629) sampai masa Cornelis Speelman (1681-1684) menjadi Gubernur Jenderal VOC, kota-kota dagang di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah berhasil dikuasai VOC.

Batavia (sekarang Jakarta) menjadi pusat kedudukan VOC sejak 1619, Ambon dikuasai tahun 1630. Beberapa kota pelabuhan di Pulau Jawa baru diserahkan Mataram kepada VOC antara tahun 1677-1705. Sementara di daerah pedalaman, raja-raja dan para bupati masih tetap berkuasa penuh. Peranan mereka hanya sebatas menjadi “tusschen personen” (perantara) penguasa VOC dan rakyat.

“Power tends to Corrupt.” Demikian kata Lord Acton, sejarawan Inggris terkemuka. VOC memiliki kekuasaan yang besar dan lama, VOC pun mengalami apa yang dikatakan Lord Acton. Pada 1799, secara resmi VOC dibubarkan akibat korupsi yang parah mulai dari “cacing cau” hingga Gubernur Jenderalnya.

Pemerintah Belanda lalu menyita semua aset VOC untuk membayar utang-utangnya, termasuk wilayah-wilayah yang dikuasainya di Indonesia, seperti kota-kota pelabuhan penting dan pantai utara Pulau Jawa.

Selama satu abad kemudian, Hindia Belanda berusaha melakukan konsolidasi kekuasaannya mulai dari Sabang-Merauke. Namun, tentu saja tidak mudah. Berbagai perang melawan kolonialisme muncul seperti Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1907), Perang di Jambi (1833-1907), Perang di Lampung (1834-1856), Perang di Lombok (1843-1894), Perang Puputan di Bali (1846-1908), Perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (1852-1908), Perlawanan di Sumatra Utara (1872-1904), Perang di Tanah Batak (1878-1907), dan Perang Aceh (1873-1912).

Peperangan di seluruh Nusantara itu baru berakhir dengan berakhirnya Perang Aceh. Jadi baru setelah tahun 1912, Belanda benar-benar menjajah seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia (kecuali Timor Timur). Jangan lupa pula bahwa antara 1811-1816, Pemerintah Hindia Belanda sempat diselingi oleh pemerintahan interregnum (pengantara) Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

Saat-saat akhir

Pada 7 Desember 1941, Angkatan Udara Jepang di bawah pimpinan Laksamana Nagano melancarkan serangan mendadak ke pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbour, Hawaii. Akibat serangan itu kekuatan angkatan laut AS di Timur Jauh lumpuh. AS pun menyatakan perang terhadap Jepang. Demikian pula Belanda sebagai salah satu sekutu AS menyatakan perang terhadap Jepang.

Pada 18 Desember 1941, pukul 06.30, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer melalui radio menyatakan perang terhadap Jepang.

Pernyataan perang tersebut kemudian direspons oleh Jepang dengan menyatakan perang juga terhadap Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1942. Setelah armada Sekutu dapat dihancurkan dalam pertempuran di Laut Jawa maka dengan mudah pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memusatkan pertahanannya di sekitar pegunungan Bandung. Pada waktu itu kekuatan militer Hindia Belanda di Jawa berjumlah empat Divisi atau sekitar 40.000 prajurit termasuk pasukan Inggris, AS, dan Australia.

Pasukan itu di bawah komando pasukan sekutu yang markas besarnya di Lembang dan Panglimanya ialah Letjen H. Ter Poorten dari Tentara Hindia Belanda (KNIL). Selanjutnya kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda dipindahkan dari Batavia (Jakarta) ke Kota Bandung.

Pasukan Jepang yang mendarat di Eretan Wetan adalah Detasemen Syoji. Pada saat itu satu detasemen pimpinannya berkekuatan 5.000 prajurit yang khusus ditugasi untuk merebut Kota Bandung. Satu batalion bergerak ke arah selatan melalui Anjatan, satu batalion ke arah barat melalui Pamanukan, dan sebagian pasukan melalui Sungai Cipunagara.

Batalion Wakamatsu dapat merebut lapangan terbang Kalijati tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Udara Inggris yang menjaga lapangan terbang itu.

Pada 5 Maret 1942, seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat serbuan itu tentara Belanda dari Ciater mundur ke Lembang yang dijadikan benteng terakhir pertahanan Belanda.

Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan Komandan Pertahanan Bandung Mayor Jenderal J. J. Pesman agar tidak mengadakan pertempuran di Bandung dan menyarankan mengadakan perundingan mengenai penyerahan pasukan yang berada di garis Utara-Selatan yang melalui Purwakarta dan Sumedang.

Menurut Jenderal Ter Poorten, Bandung pada saat itu padat oleh penduduk sipil, wanita, dan anak-anak, dan apabila terjadi pertempuran maka banyak dari mereka yang akan jadi korban.

Pada 7 Maret 1942 sore hari, Lembang jatuh ke tangan tentara Jepang. Mayjen J. J. Pesman mengirim utusan ke Lembang untuk merundingkan masalah itu. Kolonel Syoji menjawab bahwa untuk perundingan itu harus dilakukan di Gedung Isola (sekarang gedung Rektorat UPI Bandung).

Sementara itu, Jenderal Imamura yang telah dihubungi Kolonel Syoji segera memerintahkan kepada bawahannya agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer untuk mengadakan perundingan di Subang pada 8 Maret 1942 pagi. Akan tetapi, Letnan Jenderal Ter Poorten meminta Gubernur Jenderal agar usul itu ditolak.

Jenderal Imamura mengeluarkan peringatan bahwa “Bila pada 8 Maret 1942 pukul 10.00 pagi para pembesar Belanda belum juga berangkat ke Kalijati maka Bandung akan dibom sampai hancur.” Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekadar gertakan, di atas Kota Bandung tampak pesawat-pesawat pembom Jepang dalam jumlah besar siap untuk melaksanakan tugasnya.

Melihat kenyataan itu, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda beserta para pembesar tentara Belanda lainnya berangkat ke Kalijati sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Pada mulanya Jenderal Ter Poorten hanya bersedia menyampaikan kapitulasi Bandung.

Namun, karena Jenderal Imamura menolak usulan itu dan akan melaksanakan ultimatumnya. Akhirnya, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Keesokan harinya, 9 Maret 1942 pukul 08.00 dalam siaran radio Bandung, terdengar perintah Jenderal Ter Poorten kepada seluruh pasukannya untuk menghentikan segala peperangan dan melakukan kapitulasi tanpa syarat.

Itulah akhir kisah penjajahan Belanda. Setelah itu Jepang pun menduduki Indonesia hingga akhirnya merdeka 17 Agustus 1945. Jepang hanya berkuasa tiga tahun lima bulan delapan hari.

Analisis

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa menghitung berapa lama sesungguhnya Indonesia dijajah Belanda. Kalau dihitung dari 1596 sampai 1942, jumlahnya 346 tahun. Namun, tahun 1596 itu Belanda baru datang sebagai pedagang.

Itu pun gagal mendapat izin dagang. Tahun 1613-1645, Sultan Agung dari Mataram, adalah raja besar yang menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten, Batavia, dan Blambangan. Jadi, tidak bisa dikatakan Belanda sudah menjajah Pulau Jawa (yang menjadi bagian Indonesia kemudian).

Selama seratus tahun dari mulai terbentuknya Hindia Belanda pascakeruntuhan VOC (dengan dipotong masa penjajahan Inggris selama 5 tahun), Belanda harus berusaha keras menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara hingga terciptanya Pax Neerlandica.

Namun, demikian hingga akhir abad ke-19, beberapa kerajaan di Bali, dan awal abad ke-20, beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur, masih mengadakan perjanjian sebagai negara bebas (secara hukum internasional) dengan Belanda.

Jangan pula dilupakan hingga sekarang Aceh menolak disamakan dengan Jawa karena hingga 1912 Aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat. Orang Aceh hanya mau mengakui mereka dijajah 33 tahun saja.

Kesimpulannya, tidak benar kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Yang benar adalah, Belanda memerlukan waktu 300 tahun untuk menguasai seluruh Nusantara. ***

Penulis, Guru Besar Ilmu Sejarah Unpad/Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat/Ketua Pusat Kebudayaan Sunda Fakultas Sastra Unpad.

red army wrote:Dijajah 350 Tahun Hanya Mitos

Sejarawan Taufik Abdullah, Selasa (19/1), mengatakan, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sebaliknya, Belanda yang memerlukan tiga abad untuk menguasai Indonesia.

@hli wrote:Menarik juga pasal sejarah ini.
Sejarah pun bukan mengandung kebenaran mutlak sebab ia bergantung kepada yang menulis.

Sejarah tak terlepas dari propaganda, apa yang terjadi hari ini akan menjadi sejarah di masa depan. Hari ini pun tak lepas dari propaganda.

Sejarah rasanya masuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang berarti ia bersifat relatif benar hingga dibuktikan ia tak benar....hehehe.

Ambalat bukan pulau

Ini adalah sebuah kesalahan serius, dengan memandang Ambalat sebagai sebuah pulau. Dalam konsep kedaulatan, dikenal istilah kedaulatan penuh (sovereignty) dan hak untuk berdaulat (sovereign rights). Keduanya adalah hal yang benar-benar berbeda dan perlu diperhatikan sungguh-sungguh.

Kedaulatan penuh berlaku terhadap wilayah darat (termasuk pulau) dan wilayah perairan pedalaman (atau perairan kepulauan, untuk kasus Indonesia) dan laut teritorial.

Jika Ambalat dianggap pulau oleh sebagian orang, artinya mereka pun berpikir bahwa pada Ambalat berlaku kedaulatan penuh. Ini berarti bahwa jika sebagain orang menganggap Ambalat adalah milik Indonesia, Malaysia akan dianggap merebut kedaulatan penuh tersebut dan wajar jika ‘perang’ dan ‘ganyang’ adalah jawabannya.

Sekali lagi, Ambalat bukanlah pulau melainkan wilayah dasar laut yang diduga (dengan data) mengandung cadangan minyak dan gas bumi. Dengan kata lain, berbicara tentang Ambalat, berarti berbicara tentang wilayah dasar laut/seabed. Melihat jaraknya dari pulau Kalimantan (Borneo), Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara atau bahkan Landas Kontinen, karena berkaitan dengan dasar laut.

1

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus (operasi clurit) adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Suharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu.

Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus", penembak misterius

Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat.

Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982.

Permintaannya ini disambut oleh Pangopkamtib Laksamana Soedomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya

Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak.

Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat.

Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.

Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang Dandim 0734 Letkol CZI M Hasbi (kini Wakil Ketua DPRD Jateng, red) sebagai operasi pembersihan para gali (Kompas, 6 April 1983). Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S. Memet yang punya rencana mengembangkannya. (Kompas, 30 April 1983). Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup

Operasi Pemberantasan Kejahatan(OPK) tidak hanya menyasar penjahat di Yogyakarta dan Semarang saja, namun juga berlangsung di Ibukota, Jakarta dan kota besar lainnya. Korban OPK di Jakarta dan kota besar lainnya tidak kalah banyaknya kerena banyak mayat korban pembunuhan ditemukan di perbagai tempat di ibukota dan kota lainnya.

Sama dengan kondisi mayat di Yogyakarta dan Semarang, mayat-mayat yang ditemukan di Jakarta juga dalam keadaan tewas dengan luka tembak di kepala, leher dan dada. Selain itu mayat-mayat tersebut juga dihiasi tato di tubuhnya dan ciri khas lainnya, mayat yang diketemukan di Jakarta kebanyakan mengambang dalam karung yang hanyut di sungai dan dalam kondisi mayat terikat.

Ditinjau dari korban OPK yang merata di kota-kota besar tanah air, ini menunjukkan fakta bahwasanya OPK memang sengaja dilancarkan dengan skala nasional dan ternyata cukup berhasil menumpas angka kejahatan secara telak.

Pada tahun 1983 Petrus berhasil menamatkan riwayat 532 orang pelaku / terduga pelaku tindak kriminal. Dari jumlah tersebut sebanyak 367 orang tewas tertembak. Tahun 1984 angka pembunuhan korban Petrus menurun menjadi 107 orang dan hanya 15 orang yang tewas akibat tembakan, sisanya dengan sebab beragam.

Angka ini terus menurun pada tahun 1985, pada tahun ini tercatat 74 korban OPK dan sebanyak 28 orang tewas akibat tembakan. Secara umum kondisi mayat ditemukan dalam keadaan leher dan tangan terikat, mayatnya dimasukin karung dan dibuang di tepi jalan, depan rumah, dibuang di sungai, kebun atau hutan begitu saja.

Dari ciri khas cara penculikan dan penjemputan korban oleh aparat, cara eksekusi, perlakuan terhadap mayat hingga proses pembuangan memang OPK dilancarkan untuk memberi shock therapy yang sangat efektif. Akibatnya pemberitaan media sangat gencar mengenai operasi Petrus yang sukses membereskan ratusan penjahat dan operasi itu tetaplah sebuah misteri tersendiri.

Benny Moerdani sebagai Panglima Kopkamtib memberikan pernyataan kepada pers bahwa penembakan gelap yang terjadi mungkin akibat dari perkelahian antar geng bandit. Wartawanpun tidak ada yang berani melanjutkan pertanyaan kepada jenderal yang kaya pengalaman tempur ini yang terkenal tegas dan galak.

Hal senada juga disampaikan oleh kepala Bakin saat itu, Yoga Soegama "masyarakat tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati misterius". Wapres H. Adam Malik berpendapat berbeda, " Jangan mentang-mentang penjahat dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran." Demikian kecamnya.

Memang tindakan OPK akhirnya menimbulkan pro dan kontra tidak hanya di kalangan masyarakat namun juga di lingkungan pejabat negara. Pro dan kontra tersebut lebih pada sasaran OPK, bukan bagaimana OPK tersebut dilakukan. Karena menurut pendapat yang kontra, mereka keberatan bila sasaran OPK hanya penjahat kelas teri atau yang hanya memiliki tato tetapi bukan penjahat kakap.

Karena menurut pendapat yang kontra, mereka keberatan bila sasaran OPK hanya penjahat kelas teri atau yang hanya memiliki tato tetapi bukan penjahat kakap.

Pembunuhan selama era OPK sendiri telah menelan korban jiwa sebanyak 3.000 orang. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Hans van den Broek dalam kunjungannya ke Jakarta medio awal Januari 1984.

Beberapa tahun setelah peristiwa Petrus, Presiden Soeharto justru memberikan uraian tentang latar belakang permasalahan. Dalam bukunya Benny Moerdani hal 512 – 513 Pak Harto berkata:

"Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment therapy, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Tetapi bukan lantas dengan tembakan dor-dor! Begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak.

Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak dan mengatasinya.

Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan. Maka kemudian redalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu".

Demikianlah bila seorang jenderal besar berbintang lima sudah bertitah, macam-macam dengan keamanan dalam negeri…DOR!! Besok pagi nama dan jasadnya sudah terpampang di media cetak nasional.

2



Ada dua butir peluru segera bersarang di tubuhnya. Satu di dada dan satu di kepala. Tubuhnya lalu tumbang dan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Esok hari, bisik-bisik beredar di masyarakat. Dia adalah Robert preman yang selama ini ditakuti, sampah masyarakat, bromocorah!

Mungkin nasib Bathi Mulyono masih lebih baik. Begitu mendengar dirinya ikut menjadi target, dia segera melarikan diri hingga ke sejumlah negara luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Namun, Bathi dan anaknya yang kini berusia 25 tahun, Lita, telah bertemu kembali.

Tahun 1980-an. Ketika itu, ratusan residivis, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, mati ditembak. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah "petrus", penembak misterius. Tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak.

Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.

Kala itu, para pria bertato disergap ketakutan karena muncul desas-desus, petrus mengincar lelaki bertato. Peristiwa penculikan dan penembakan terhadap mereka yang diduga sebagai gali, preman, atau residivis itu, belakangan, diakui Presiden Soeharto, sebagai inisiatif dan atas perintahnya. "Ini sebagai shock therapy," kata Soeharto dalam biografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, preman, bromocorah, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara.

Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri.



SEBUAH autobiografi secara politis boleh dibilang merupakan usaha legitimasi. Seolah-olah penulisnya berujar, “Inilah yang sebenarnya saya lakukan dan tidak ada yang lebih benar daripada ini.” Tidak aneh jika kata-kata seperti meluruskan sejarah sering diumbar untuk mengiringi penerbitan buku autobiografi seorang tokoh. Ini berarti, kalau ada seribu tokoh, akan ada seribu pelurusan dan seribu kebenaran.

Mana yang betul-betul benar? Ilmu sejarah mempunyai metode yang bisa diperiksa bersama, dan syukurlah seiring dengan itu beribu-ribu autobiografi bisa diuji kembali. Uniknya, sebuah autobiografi ternyata bisa menjadi sumbangan terhadap penulisan sejarah lewat pembuktian yang merupakan kebalikan dari maksud penerbitannya.

Periksalah, misalnya, Soeharto dengan autobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H., khususnya pada bab 69: Yang Disebut Petrus dan Hukuman Mati. Seperti diketahui, petrus adalah singkatan dari penembak misterius.

Istilah ini berhubungan dengan suatu masa. Saat itu hampir setiap hari, antara tahun 1983 dan 1984, ditemukan mayat bertato dengan luka tembak. Mereka ada di pasar, sawah, dan juga jalan raya. Menurut laporan sebuah majalah berita, korban mencapai angka 10.000. Misterius tentu berarti penembaknya tidak diketahui. Tapi, apa kata Soeharto? “Kejadian itu dikatakan misterius juga tidak.”

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara.

Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri. Seperti apakah itu?

Dalam satu paragraf yang terdiri atas 19 baris, Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Istilah Soeharto: treatment. Ikuti caranya berbahasa dan caranya mengambil kesimpulan: “Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja. Bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak.

Karena melawan, mereka ditembak.” Paragraf ini segera disambung paragraf 5 baris: “Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu.” Lantas, Soeharto memaparkan lagi: “Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.”

Jadi, menurut pengakuannya, Soeharto sangat jijik terhadap kejahatan. Namun, apakah karena shock therapy yang dipelajarinya entah dari mana itu kejahatan memang mereda? Tanyakanlah kepada sindikat Kapak Merah. Tentang pendapat Soeharto atas kaum gali itu sendiri terdapat uraian menarik: “Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah melebihi batas perikemanusiaan.

” Yang belakangan ini diperinci lagi: “Orang tua sudah dirampas berbagai miliknya, kemudian masih dibunuh.” Atau juga: “….ada perempuan yang diambil kekayaannya dan istri orang lain itu masih juga diperkosa orang jahat itu di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan!” Perhatikan opini Soeharto berikut: “Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh.”

Nah, bolehkah kita menarik kesimpulan bahwa, bagi Soeharto, mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, asal tidak keterlaluan, agaknya masih bisa ditoleransi? Kalau tidak, ia boleh dibunuh? Setidaknya, dari bab 69 ini kita mendapat beberapa ketegasan. Pertama, Soeharto mengetahui kehadiran penembak misterius. Kedua, Soeharto setuju dengan tindakan mereka membantai apa yang disebutnya “orang jahat”.

Ketiga, Soeharto berpendapat bahwa kekerasan hanya bisa diatasi dengan kekerasan. Dan keempat, bagi Soeharto, “kejahatan yang menjijikkan” merupakan kejahatan yang tidak layak mendapat toleransi. Ada dikotomi kejahatan dalam pemikiran Soeharto, yakni kejahatan “menjijikkan di luar kemanusiaan” di satu sisi dan kejahatan “tidak menjijikkan di dalam kemanusiaan” di sisi lain. Kejahatan pertama boleh dibunuh, sedang kejahatan kedua tidak usah dibunuh.

Dalam pengantar penerbit dituliskan, “Apa yang bisa dipelajari dari autobiografi ini adalah bagaimana anak seorang petani miskin dapat mencapai jenjang kepemimpinan tertinggi di negeri ini. Dan, semua itu dilakukan dengan kejujuran, ketekunan, dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Semoga segala sikap dan tindakan dan cara kepemimpinan beliau dapat menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda Indonesia yang akan mengemudikan bahtera negara di masa yang akan datang.”

Sejarah dipelajari bukan hanya untuk ketepatan data, melainkan juga untuk memetik makna. Sebuah autobiografi bisa bermakna dengan cara yang berbeda sama sekali dari maksud dan tujuan penulisannya. Di sini sebuah legitimasi tersumbangkan sebagai dekonstruksi.

red army wrote:Sejarah Penembak Misterius (petrus) di Orde Baru ERA 1980an

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

7 : Peristiwa Madiun



Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifoeddin.

Pada saat itu hingga era Orde Lama berakhir, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun, dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Baru di era Orde Baru peristiwa ini mulai dinamakan Pemberontakan PKI Madiun.

Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa bahwa tuduhan PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagian pelakunya berasal dari Orde Lama.

6 : Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil



Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui.

Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.

5 : Pemberontakan DI/TII



Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada dimasa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.

Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits".

Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50.

Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah), Sulawesi Selatan dan Aceh.

Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

4 : Peristiwa Andi Azis



Peristiwa Andi Azis Adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Azis, seorang bekas perwira KNIL untuk mempertahankan keberdaan Negara Indonesia Timur, dan enggan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Andi Azis adalah seorang bekas Perwira KNIL yang bergabung Ke APRIS. Ia diterima masuk APRIS. Pada hari pelantikanya disaksikan oleh Letkol Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Setelah itu ia menggerakan pasukannya menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI termasuk Mokoginta. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur.

Pada 8 April 1950 pemerintah mengultimatum yang isinya bahwa Andi Azis untuk datang ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan Waktu 4 x 24 jam namun tidak diindahkan.

Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan dibawah Kolonel Alex Kawilarang dan hasilnya Pada Tanggal 15 April 1950 ia datang ke Jakarta untuk Menyerahkan diri.

3 : Konflik Papua



Konflik Papua adalah konflik di Papua dan Papua Barat di Indonesia. Karena daerah ini menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, akibatnya Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka / OPM) telah melancarkan pemberontakan berskala kecil untuk meminta Papua menjadi negara sendiri.

Pengibaran bendera Bintang Kejora dan protes damai adalah hal yang ilegal untuk dilakukan dan sangat dilarang. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, sehingga semakin memanaskan konflik.

2 : Pemberontakan di Aceh



Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri (2003-2004) untuk menyerang GAM pada tahun 2004 terjadi gempa bumi beserta Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia keburu menerjang Aceh sehingga mengakibatkan kehancuran bagi seluruh pihak yang ada di Aceh, baik itu TNI, POLRI, GAM, maupun masyarakat Aceh sendiri. Akibat bencana alam tersebut, sehingga menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian dan berakhirnya pemberontakan.

1 : Gerakan 30 September



Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.

Indonesia is an archipelago comprising approximately 17,508 islands. It has 33 provinces with over 238 million people, and is the world's fourth most populous country. There are around 300 distinct native ethnicities in Indonesia...

At 1,919,440 square kilometers (741,050 sq mi), Indonesia is the world's 16th-largest country in terms of land area.[92] Its average population density is 134 people per square kilometer (347 per sq mi), 79th in the world,[93] although Java, the world's most populous island, has a population density of 940 people per square kilometer (2,435 per sq mi)...

The population of Indonesia according to the 2010 national census is 237.6 million,with population growth still high at 1.9%. 58% of the population lives on Java, the world's most populous island.[94] Despite a fairly effective family planning program that has been in place since the 1960s, the population is expected to grow to around 265 million by 2020 and 306 million by 2050.

There are around 300 distinct native ethnicities in Indonesia, and 742 different languages and dialects. The largest ethnic group is the Javanese, who comprise 42% of the population, and are politically and culturally dominant. The Sundanese, ethnic Malays, and Madurese are the largest non-Javanese groups. A sense of Indonesian nationhood exists alongside strong regional identities.

Society is largely harmonious, although social, religious and ethnic tensions have triggered horrendous violence. Chinese Indonesians are an influential ethnic minority comprising 3–4% of the population. Much of the country's privately owned commerce and wealth is Chinese-Indonesian-controlled, which has contributed to considerable resentment, and even anti-Chinese violence.

While religious freedom is stipulated in the Indonesian constitution, the government officially recognizes only six religions: Islam, Protestantism, Roman Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Although it is not an Islamic state, Indonesia is the world's most populous Muslim-majority nation, with 86.1% of Indonesians being Muslim according to the 2000 census.

1

15 Februari 1958 Proklamasi PRRI

Tepat 51 tahun yang lalu, tanggal 15 Februari 1958 terjadi peristiwa bersejarah yang amat sangat penting di ranah Minang, yang mampu mengubah sejarah perkembangan kawasan ini pada masa berikutnya. Pada tanggal itu Dewan Perjuangan memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, disingkat PRRI.

Proklamasi ini merupakan puncak dari rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya, yang bermula dari rasa ketidak puasan daerah-daerah di luar Jawa atas ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa.

Republik Indonesia telah exist sejak 17 Agustus 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung sampai dengan 19 Desember 1949, sewaktu pemerintahan kerajaan Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Upaya pengisian kemerdekaan dengan demikian baru bisa dimulai sejak tahun 1950. Inipun berlangsung ditengah pertentangan politik yang sangat tajam, yang antara lain ditandai dengan mulai bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia.


Ketidak puasan diatas mula-mula dinyatakan dengan berdirinya Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi pada tahun 1956 yang diprakarsai oleh panglima militer setempat, yang melepaskan ketergantungan perdagangan yang selama ini dikelola pemerintah pusat di Jakarta, dan menggantikannya dengan sistim barter yang dilaksanakan langsung antara daerah dengan luar negeri.

Pertentangan pemerintah pusat dan beberapa daerah ini terus berlangsung, walau upaya untuk mengatasinya juga terus dilakukan. Di sisi lain daerah-daerah yang bergolak juga merapatkan barisan, yang antara lain ditandai dengan pertemuan rahasia di Sungai Dareh yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 1958. Dan ternyata bulan berikutnya disusul dengan proklamasi dan pembentukan PRRI tersebut diatas.

Sudah sangat banyak buku, tulisan, artikel, di berbagai media dan internet yang membahas dan mengupas peristiwa PRRI ini dari berbagai sudut pandang. Campur tangan asing, khususnya Amerika, juga terjadi dalam permasalahan yang pada hakekatnya merupakan permasalahan internal Republik ini yang saat itu masih berumur sangat muda.

Bagi generasi muda Minang yang ingin mengetahui peristiwa bersejarah ini, dapat mengikutinya dari copy 3 buah tulisan yang dapat dilihat pada bagian akhir dari artikel ini.

Banyak hal yang dapat dipelajari dan hikmah yang dapat disimpulkan dari rentetan peristiwa PRRI ini.

Saya sendiri berada di Palembang antara tahun 1950-1958, yang merupakan wilayah dari “Dewan Garuda” (Teritorium II=TT II Sriwijaya).

Sebagai siswa SMP saya mengikuti suasana pergolakan daerah ini melalui cerita orang-orang yang lebih dewasa, koran, siaran radio RRI, dan kemudian Radio PRRI yang disiarkan dari Malaysia dengan suaranya yang sangat jernih dan jelas. Suara bariton penyiarnya sangat khas, dan ada yang mengatakan bahwa penyiarnya itu adalah Des Alwi.

Pada waktu sejumlah pimpinan daerah Sumatera Selatan (Lampung dan Bengkulu masih termasuk Sumsel) masih banyak yang dipegang urang awak, seperti antara lain Dr. Isa, Dr. Adnan Kapau (AK) Gani, Kol. Hasan Kasim.

Yang paling terlihat jelas dengan jelas adalah suasana harian yang diwarnai oleh semangat perjuangan yang tampak melalui latihan tentara sukarela “Sriwijaya Training Center” (STC) yang setiap hari berlangsung di dekat kediaman saya di daerah Bukit Kecil, Palembang.

Acara-acara latihan ini sangat menarik bagi anak-anak, karena dapat mengamati senjata-senjata baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya, dengan para sukarelawan yang memakai pakaian tentara Amerika yang kedodoran (belum sempat divermaak). Kalau mereka memakai singlet hijau militer, belahan singlet bagian bawah sudah sampai di pinggang mereka. Walau demikian dengan senjata barunya mereka tetap terlihat gagah.

Semangat kedaerahan sangat menonjol saat itu, yang juga merasuki anak-anak dengan tingkat pemahaman yang masih terbatas.Sampailah pada suatu pagi di awal tahun 1958, sewaktu saya mengayuh sepeda menuju sekolah yang terletak di jalan Pagar Alam, pemandangan yang sama sekali tidak biasa tampak di sepanjang jalan Pagar Alam tersebut.

pasukan berpakaian tempur lengkap berdiri berjaga pada jarak-jarak tertentu. Sikap mereka tampak sangat profesional, dan ternyata mereka adalah pasukan KKO-AL (Korps Komando AL, sekarang: Marinir). Tidak ada pertempuran, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan sama sekali, dan….tidak ada tembakan.

Sekolah berjalan seperti biasa. Sepulang sekolah ternyata mereka masih standby, tetapi tidak dengan wajah sangar atau menakutkan.Kami para anak-anak kecewa dan tidak mengerti (tidak habis pikir, bahasa populernya), karena Palembang diduduki secara sangat mudah oleh “tentara pusat”.

Tentara TT II Sriwijaya dan STC ternyata tidak melakukan perlawanan sama sekali. Lapangan terbang Talang Betutu kemudian juga diduduki, dan sejak itu sejumlah pesawat fighter Harvard dan Mustang selalu ada di lapangan terbang tersebut. Kalau tidak salah, komando tentara pusat berada dibawah LetKol Juhartono.

Yang jelas, sejak itu zaman terasa berubah. Radio PRRI tetap jadi favorit, juga koran dari Padang yang penuh dengan cerita-cerita pertempuran. Berita pendudukan Pekanbaru, Padang, yang dari waktu ke waktu diikuti pula dengan kota-kota lainnya, sangat memukul warga Palembang, terutama yang berasal dari Minang.

Kehidupan terasa sulit atau dipersulit antara lain dengan adanya keharusan mengurus “Surat-Jalan” jika akan pergi antar kota/daerah. Surat Jalan ini harus pula diketahui dan dicap di tempat tujuan.

Orang Minang (yang sering disebut sebagai “orang Padang”) berada dalam posisi terpojok mulai saat itu.Menjelang akhir peristiwa PRRI, tahun 1960-1961, banyak pasukan PRRI yang mayoritas anak muda yang menyingkir ke daerah Sumatera Selatan dan sebagian ada yang tertangkap oleh tentara TT II Sriwijaya. Di Palembang mereka ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) di Sekojo (bekas lapangan terbang militer Jepang).

Sesudah permasalahan PRRI ini diselesaikan pada tahun 1961, situasi & kondisi “urang awak” sudah sangat berbeda. Suasana dan semangat yang paling menonjol adalah rasa dikalahkan yang menyakitkan, dan rasa luka dan tertekan yang berlangsung bertahun-tahun.

Saya pulang kampung tahun 1963 melalui Pakanbaru. Gubernur Riau dan Sumbar waktu itu sama-sama bernama Kaharuddin. Yang satu Kaharuddin Nasution, dan yang satunya lagi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa.

Pada tahun itu jalan Pekanbaru-Bukittinggi rusak parah, terutama di wilayah Sumatera Barat. Jalan dengan batu-batu besar lebih mirip sungai kering, dengan penyeberangan di sejumlah tempat masih berupa pelayangan/rakit karena belum ada jembatan. Sejumlah besar jalan aspalnya telah terkupas habis.

Cerita di kampung masih didominasi cerita-cerita peperangan, seperti kedatangan tentara pusat, pertempuran, perampasan, korban, dan lain sejenisnya, serta…. trauma kekalahan.

Tentara pusat berada sampai ke kampung-kampung dalam format “Babinsa” (Bintara Pembina Desa).

Pada tahun 1968 saya bertugas menginventarisasi seluruh jaringan jalan beserta jembatan di seluruh Sumbar dalam rangka pembuatan jalan Lintas Sumatera dan rencana perbaikan seluruh infrastruktur jalan sebagai bagian dari PELITA I.
Pada saat itu luka-luka lama PRRI sudah berangsur pulih, pemerintahan Sukarno sudah berganti dengan Suharto yang anti komunis.

Warga Sumbar merasa lega karena salah satu tujuan PRRI menyangkut PKI telah sejalan dengan kebijaksanaan pemerintahan yang baru. Kepercayaan mulai tumbuh kembali kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Program “mambangkik batang tarandam” oleh gubernur Harun Zein menggugah kembali semangat warga Minang di Sumbar, dan berbagai hambatan yang selama ini dirasakan sebagai orang yang kalah perang berangsur pupus sesuai dengan perkembangan zaman.

Itulah sekelumit kecil persentuhan saya dengan peristiwa PRRI, dengan kenang-kenangan sebagaimana diatas, dan rasa penasaran kenapa waktu itu TT II Sriwijaya “membelot” dan tidak ikut berjuang sesuai kesepakatan semula.

Sampailah kemudian saya membaca 2 buah tulisan dengan isi yang sangat mirip di internet. Yang satu ditulis oleh Syafri Segeh (wartawan senior Sumatera Barat), dan satunya lagi dimuat dalam “BlueFame Forum” (mungkin tulisan Syafri Segeh dicopy oleh forum ini). Bagian menarik dari tulisan itu saya cuplikkan bersama ini :

2




WALAUPUN antara Dewan Banteng yang dibentuk tanggal 20 Desember 1956, 52 tahun yang lalu, dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamirkan oleh Dewan Perjuangan (bukan oleh Dewan Banteng) tanggal 15 Pebruari 1958, 50 tahun yang lalu, ibarat mata uang logam yang satu sisinya hampir sama dengan sisinya yang lain, namun berbeda tujuan, “seiring batuka jalan”.

Maksudnya walaupun Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Banteng di satu sisi, tetapi di sisi lain Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan yang memproklamasikan PRRI. Dewan Banteng dibentuk bertujuan untuk membangun Daerah sedangkan PRRI membentuk Pemerintahan tandingan melawan Pemerintah Jakarta yang sah waktu itu.

Gagasan membentuk Dewan Banteng timbul di Jakarta pada 21 September 1956 dari sejumlah Perwira Aktif dan Perwira Pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah dulu setelah mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang Kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945 -1950, keadaan Kesehatan amat sederhana, anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian.

Ada asrama yang ditinggalkan oleh KNIL (tentera Belanda), akan tetapi tidak mencukupi, karena jumlah mereka yang banyak. Para perwira aktif dan perwira pensiunan dari eks. Divisi Banteng juga melihat nasib masyarakat yang semakin jauh dari janji-janji dalam perang Kemerdekaan, hidup mereka semakin susah,tidak bertemu janji keadilan dan kemakmuran bersama itu.

Pemerintah Pusat lebih mementingkan Daerah Pulau Jawa ketimbang Daerah diluar pulau Jawa dalam hal pembagian “kue” pembangunan, sedang daerah di luar pulau Jawa adalah penghasil devisa yang terbanyak.

Pertemuan sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan eks. Divisi Banteng di Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan eks. Divisi Banteng pada tanggal 20 –24 Nopember 1956 yang pada pokoknya membahas masaalah politik dan sosial ekonomi rakyat di Sumatera Tengah.

Reuni yang dihadiri oleh sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan dari eks. Divisi Banteng itu akhirnya membuat sejumlah keputusan yang kemudian dirumuskan di dalam tuntutan Dewan Banteng.

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni itu,maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan “ Dewan Banteng”mengambil nama Banteng dari Divisi Banteng yang sudah dibubarkan. Di dalam perang Kemerdekaan tahun 1945 -1950 melawan Belanda dulu di Sumatera Tengah dibentuk sebuah Komando militer yang dinamakan dengan Komando Divisi IX Banteng.

Sesudah selesai perang Kemerdekaan dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1950, maka Komando Divisi Banteng ini diciutkan dengan mengirim pasukan-pasukannya ke luar Sumatera Tengah seperti ke Pontianak, Ambon, Aceh dan Jawa Barat.

Pengalaman yang sangat menyedihkan dialami oleh Batalyon “Pagar Ruyung” yang sesudah bertugas di Ambon, lima dari delapan kompinya dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukannya dilebur ke dalam Divisi Siliwangi dan hubungan dengan induk pasukannya Divisi Banteng diputus.

Terjadi berbagai hal sehingga ada yang meninggal dunia dan ditahan. Komando Divisi Banteng makin lama makin diciutkan, sehingga akhirnya tinggal satu Brigade yang masih memakai nama Brigade Banteng, di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein.

Kemudian pada bulan April 1952 Brigade Banteng diciutkan menjadi satu Resimen yang menjadi Resimen Infanteri 4 di dalam Komando Tentera Teritorium (TT) I Bukit Barisan (BB) di bawah Komando Panglimanya Kolonel Simbolon.Letkol. Ahmad Husein diangkat kembali menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB itu.

Pemecahan Batalion-batalion dan pembubaran Komando Divisi Banteng itu menimbulkan bibit-bibit dendam dari para pejuang perang Kemerdekaan melawan Belanda yang bernaung di bawah panji-panji Divisi Banteng itu. Pengurus Dewan Banteng terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 orang perwira aktif dan pensiunan, 2 orang dari Kepolisian dan 7 orang lainnya dari golongan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Lengkapnya susunan Pengurus Dewan Banteng itu adalah :Ketua,Letkol, Ahmad Husein,Komandan Resimen Infanteri 4, Sekretaris Jenderal Mayor (Purn) Suleman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah, sedangkan anggota-anggotanya adalah Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Polisi Sumatera Tengah, Sutan Suis, Kepala Polisi Kota Padang, Mayor Anwar Umar, komandan Batalion 142 Resimen 4. Kapten Nurmatias Komandan Batalyon 140, Resimen Infanteri 4. H. Darwis Taram Dt. Tumanggung, Bupati 50 Kota, Ali Luis Bupati d/p di Kantor Gubernur Sumatera Tengah, Syekh Ibrahim Musa Parabek Ulama, Datuk Simarajo, Ketua Adat (MTKAAM).

Kolonel (Purn) Ismael Lengah, Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau), Saidina Ali Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau, Letnan Sebastian Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau, A. Abdulmanaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi, Kapten Yusuf Nur, Akademi Militer, Jakarta dan Mayor Syuib, Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta.

Selain itu Dewan Banteng didukung oleh segenap Partai Politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, alim ulama, cadiak pandai, kaum adat sehingga waktu itu lahirlah semboyan,” timbul tenggelam bersama Dewan Banteng”. (***)

Dewan Banteng Tetap Mengakui Sukarno, Juanda dan Nasution

TUNTUTAN Dewan Banteng yang terpenting diantaranya adalah:

• Menuntut pemberian serta pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangja pelaksanaan sistem Pemerintahan desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar,layak dan adil.

• Menuntut dihapuskan segera sistem sentralisme yang dalam kenyataannya mengkaibatkanb birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.

• Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti Teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan komando utama dalam Angkatan Darat.Juga menuntut ditetapkannya eks. Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai kesatuan militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.

Walaupun Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih jabatan Gubernur Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo, namun Ahmad Husein tidak ditindak sebagai Komandan Resimen 4 TT. I. BB, malah sebaliknya tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu Komando Militer di Sumatera Tengah yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah (KDMST) dipenuhi lepas dari TT. I BB dan Letkol, Ahmad Husein diangkat menjadi Panglima KDMST.

Dewan Banteng tetap mengakuo Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tetap mengakui Pemerintahan Juanda dan tetap mengakui Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Berbeda dengan Dewan Banteng, Kolonel Maluddin Simbolon, Panglima TT. I BB setelah mengumumkan pembentukan Dewan Garuda yang seluruh pengurusnya militer pada tanggal 22 Desember 1956, dua hari sesudah Dewan Banteng, pada hari itu juga Simbolon menyatakan melepaskan diri dari Pemerintahan Juanda dan menyatakan daerah TT. I BB dalam keadaan Darurat Perang (SOB).

Pemerintah Juanda cepat memberikan jawaban.Pada hari itu juga memerintah KSAD memecat Simbolon dari jabatan Panglima TT.I BB dan mengangkat Kepala Stafnya Letkol.Jamin Ginting menggantikan Simbolon menjadi Panglima TT.I BB. Simbolon bersama sejumlah anak buahnya akhirnya melarikan diri ke Sumatera Barat, Padang dan tidak kembali lagi ke Medan.

Setelah Pemerintah Pusat tidak memperhatikan usul alokasi dana untuk pembangunan daerah Sumatera Tengah,maka Dewan Banteng tidak mengirimkan lagi seluruh penghasilan Daerah Sumatera Tengah ke Pusat, ditahan di daerah dan digunakan untuk pembangunan Daerah. Masalah ini meningkatkan konlik dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Dewan Banteng melakukan “Barter”, pedagang langsung dengan luar negeri, tanpa melalui prosedur yang lazim yaitu melalui Departemen Perdagangan dan Bea Cukai.

Yang dibarter adalah teh, karet dan hasil bumi Sumatera Tengah lainnya. Dana yang diperoleh dari hasil barter itu digunakan untuk mendatangkan alat-alat berat untuk pembangunan jalan seperti traktor, buldozer, aspal dan berbagai alat berat lainnya.

Dalam beberapa bulan saja keadaan pembangunan di Sumatera Tengah meningkat, sehingga ada jalan dinamakan orang “ Jalan Dewan Banteng”.Pembangunan Sumatera Tengah di bawah Dewan Banteng dianggap terbaik waktu itu di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Banteng pernah membagi-bagikan uang Rp. 1juta kepada tiap Kabupaten dan Kota.Kalau sekarang uang Rp.1 juta tidak punya harga, akan tetapi pada tahun 1957 itu uang Rp. 1 juta punya nilai yang tinggi.

Keadaan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahun, karena situasi politik di Jakarta bertambah panas disebabkan sikap dan tingkah laku Presiden Sukarno yang membela Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu berakiblat ke Moskow. Waktu itu Sukarno akrab dengan Moskow.

Setelah pemilihan umum tahun 1955 PKI keluar sebagai partai politik nomor empat besar sesudah PNI, Masyumi dan NU. Di Sumatera Tengah sendiri PKI hanya mendapat suara sekitar 5.7%. Akibatnya adalah : muncul konsep Presiden yang ingin membentuk Kabinet Kaki Empat yang disebutnya sebagai Kabinet Nasakom, Nasional (PNI), agama (Masyumi dan NU) dan Komunis (PKI).

Konsep Sukarno ini ditentang oleh banyak pihak terutama partai-partai Islam yang kemudian melahirkan gerakan anti Komunis. Suasana Politik di Jakarta semakin panas.

3

Di dalam bulan Agustus 1957 rumah Kol. Dahlan Jambek di granat, tetapi tidak menimbulkan korban. Akibatnya Kol. Dahlan Jambak dan keluarganya hijrah ke Padang. Sejak itu Kol.Dahlan Jambek bersama dengan Yazid Abidin menggiatkan kampanye anti komunis di Sumatera Tengah.

Di Padang dibentuk Gerakan Bersama Anti Komunis (Gebak) yang dipimpin langsung oleh Kol Dahlan Jambek bersama Yazid Abidin. Gerakan anti komunis di Sumatera Tengah itu secara tidak disadari atau mungkin memang disengaja untuk menarik bantuan dari Amerika Serikat, karena sejak tahun 1953, tiga tahun sebelum Dewan Banteng, Amerika telah memperhatikan perkembangan Komunisme di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu John Foster Dullas menginstruksikan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta Hugh S. Cumming: Di atas segalanya lakukanlah apa yang dapat anda gunakan untuk memastikan, bahwa Sumatera tidak jatuh ke tangan komunis.

Menurut Dullas, dipeliharanya suatu negara kesatuan dapat mempunyai bahaya-bahaya khusus dan saya mengacu kepada Tiongkok (kekalahan Chiang Kai Shek oleh Mao Tse Tung di daratan Cina) tidak berarti lagi pada saat Tiongkok jatuh ketangan komunis. Pada akhirnya kita mendapatkan suatu wilayah Tiongkok yang utuh, tetapi demi keuntungan kaum komunis.

Ditegaskan oleh Dullas, kalau antara suatu Indonesia yang wilayahnya utuh, tetapi condong dan maju menunjuk komunis dan perpecahan negara itu menjadi kesatuan-kesatuan geografis, maka saya lebih suka pada kemungkinan ke dua, sebab menyediakan suatu tempat bertumpu yang dapat dipergunakan Amerika Serikat untuk menghapus komunisme di suatu tempat atau tempat yang lainnya dan lalu pada akhirnya, kalau menghendaki begitu, tiba kembali pada suatu Indonesia yang bersatu.

Dalam pada itu, Wakil Presiden Amerika Serikat RichardNixon menganjurkan agar Amerika Serikat bekerja melalui kalangan militer Indonesia. Dewan Keamanan Nasional AS kemudian memutuskan membentuk suatu Panitia Ad Hoc antara Departemen tentang Indonesia untuk menyiapkan suatu laporan mengenai implikasi-implikasi dari peristiwa akhir-akhir ini terhadap keamanan AS rencana-rencana tindak yang mungkin diambil (dari buku 50 tahun Amerika Serikat—Indonesia, oleh Paul F. Gardner).

Dapat dilihat dari kutipan-kutipan di atas, bahwa betapa seriusnya Amerika Serikat terhadap komunisme di Indonesia, jauh sebelum pemilu tahun 1955. (***)

Kok Bakisa Duduak Jan Bakisa dari Lapiek Nan Salai

MENANGGAPI rapat rahasia di Sungai Dareh itu, Bung Hatta mengirim pesan yang kemudian disiarkan Pers di Jakarta: ”Kok bakisa duduak jan bakisa dari lapiek dan salai, kok bakisa tagak jan bakisa dari tanah nan sabungkah”. Sekitar tanggal 16 Januari 1958 Bung Hatta dan Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-daerah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Padang. Utusan itu adalah Djoeir Moehamad, salah seorang anggota Dewan Pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat ( termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”. Ternyata kemudian, bahwa yang disinyalir oleh Bung Hatta dan Syahrir ini benar adanya.PRRI terperangkap ke dalam strategi Amerika Serikat.

Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan.

Dapat dirasakan sekarang. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.

Kol Dahlan Jambek berkata lewat pidato-pidatonya, bahwa keadaan sekarang sudah berada pada titik, ”the point of no return”. Pada tanggal 9 Februari 1958 Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuatk terhadap Pemerintah Jakarta.

Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.

Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diapopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958 yaitu :

* Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.

* Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.

* Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.

Esok harinya, tanggal 10 Pebruari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui RRI Padang yang isinya antara lain:

* Menuntut supaya dalam waktu 5 x 25 jam: a. Kabinet Juanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/pejabat Presiden ( waktu itu Presiden Sukarno sedang berada di luar negeri dan Pejabat Presiden waktu itu adalah Ketua DPR Sartono). b. Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Juanda.

* Menuntut segera setelah tuntutan dalam angka 1 dilaksanakan supaya Hatta dan Hamengkubowono IX ditunjuk untuk membentuk satu Zaken Kabinet Nasional menurut ketentuan-ketentuan konstitusi yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, cakap dan disegani serta bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan.

a. Untuk menyelamatkan negara dari desintegrasi dan kekacauan sekarang dan kembali bekerja menurut UUDS menunggu terbentuknya UUD oleh kontituente. b. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan Negara dan Bangsa lahir dan bathin dengan arti yang sesungguhnya.

Tuntutan ke lima: a. Bersedia kembali kepada kedudukannya yang konstitusionil serta menghapuskan segala akibat dari tindakan-tindakannnya yang melanggar UUD serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan. b. Memberikan kesempatan sepenuhnya serta bantuannya menurut konstitusi kepada Zaken Kabinet Nasional Hatta- Hamengkubowono IX ini, agar sungguh-sungguh dapat melakukan kewajibannya sampai pemilihan umum yang akan datang.

Tuntutan ke enam: Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 tidak dipenuhi,maka kami mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sendiri. Tuntutan ke tujuh: a. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh pejabat Presiden, tetapi ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden, ataupun. b. Apabila tuntutan tersebut pada angka 1 dan 2 dilaksanakan pejabat Presiden, tetapi kemudian ternyata bahwa tuntutan tersebut pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno.

Maka dengan ini kami menyatakan, bahwa sejak itu kami menganggap diri kami terbebas dari pada wajib taat kepada Dr. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibatnya dari tidak dipenuhinya semua tuntutan di atas, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno.

Esok harinya, tanggal 11 Februari 1958, Kabinet Juanda menolak Ultimatum Dewan Perjuangan itu dan memerintahkan KSAD untuk memecat dari dinas militer Letkol Ahmad Husein dan Kol. Simbolon serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah (KDMST) dibekukan dan hubungan darat, maupun udara dengan Sumatera Tengah dihentikan sama seperti yang sudah dilakukan di Sulawesi Utara. (***)